AMPELU Minta Dilibatkan Dalam Proses Pembuatan Juknis

Ketua AMPELU, Tarfiin Adam dari (kanan) dan Sekertarisnya, Andi Yamsa (tengah) juga Anggotanya, Sugeng (kiri) saat konferensi pers, Senin (19/11/2018.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) meminta untuk dilibatkan dalam proses pembuatan Juknis perbaikan rumah pascagempa. Aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti hasil yang diperoleh pasca kunjungan ke BNPB, Rabu (14/11/2018). Dengan perihal untuk percepatan perbaikan rumah rusak pascabencana gempa bumi di NTB.

“Kami meminta Pemda segera membahas Juknis untuk korban gempa ini, dengan mengundang masyarakat, termasuk melibatkan kami di AMPELU ini,” ungkap , Andi Yamsa , Sekertaris AMPELU, Senin (19/11/2018).

Ia menjelaskan, Sampai saat ini, Perbup Juknis belum ada sebagai dasar untuk mempermudah dan memepercepat proses pembangunan rumah pascagempa ini. Artinya Pemda bisa di katakan melakukan maladministrasi karena bekerja tanpa Perbup juknis.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan juknis juga sangat diperlukan. Sebab katanya, BNPB sudah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk membangun rumah hunian tetapnya. Tentu dengan memperhatikan bahwa rumah tersebut tahan gempa dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

“Karena itu sangatlah penting melibat masyarakat dalam proses pembuatan juknis ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua AMPLU, Tarfiin Adam melanjutkan pernyataan Andi Yamsa. Mengatakan bahwa tidak hanya ke BNPB, pihaknya juga sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga Staf Presiden dan berkunjung ke KPK RI.

Dalam kunjungan tersebut diakuinya, bahwa yang dikunjunginya pada saat itu sangat merespon dengan baik. Bahkan dalam hal ini pemerintah pusat mengharapkan aspirasi dari warga untuk membentuk Tim Pengawas Kebencanaan. Hal ini diharapkannya sebagai bentuk proses pengawasan yang proaktif dalam proses rehab rekon ini.

“Wakil Ketua DPR RI juga menolak adanya proses kontraktor dalam proses pembangunan rumah korban gempa itu,” katanya

Tidak hanya itu, Adam menegaskan, jangan sampai ada yang menggiring opini ke masyarakat untuk memaksakan harus memilih jenis rumah 3R yang disodorkan PUPR itu. Sebab masyarakat dikasih kebebasan untuk memilih, yang terpenting rumahnya tahan gempa.

Sebab diakuinya, dalam kunjungan ke KPK juga, AMPELU secara kelembagaan sudah bersurat ke KPK. Meminta agar selalu memonitoring anggaran bantuan untuk bencana korban gempa ini. Baik itu dalam proses pelaksanaan penyaluran donosi maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa ini.

“Kami juga sudah bersurat ke KPK RI, meminta untuk mengawal anggaran bantuan ini,” imbuhnya.

Terpisah, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H Najmul Akhyar mengaku sudah membuat juknis itu sejak 2013 itu lalu. Juknis inilah katanya yang akan digunakan sebagai dasar petunjuk teknis daerah.

Diakuinya, Dalam proses pembuatan juknis ini, tentu tidak akan bertentangan dengan Juklak yang sudah dikeluarkan BNPB Pusat. Hanya saja dalam proses pembuatan juknis inikan tujuannya adalah untuk mempermudah dan memepercepat proses rehab rekon ini.

“Memang dulu juknis ini sudah kita buat di tahun 2013. Sekarang tinggal kita revisi kalau memang ada hal-hal yang masih kurang maka kita akan sesuaikan,” tutur Najmul usai menghadiri acara peletakan batu pertama di mesjid Nurul Hikmah di desa pemenang kecamatan pemenang , Senin (19/11/2018).

Ia melanjutkan, bahwa juknis yang akan dibuat daerah ini tidak akan bertentangan dengan juklak yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkab. Juknis tersebut akan membicarakan hal-hal yang sangat teknis, tetapi pedomannya tetap Juklak.

“Karena itu juknis tidak boleh bertentangan dengan juklak yang ada,” sambungnya.

Di 2013 lalu dikatakannya, bahwa di KLU juga pernah mengalami musibah yang serupa. Sehingga Juknis itu sudah lebih dulu dibuat, hanya saja saat itu hanya beberapa daerah saja yang terdampak.

Namun, karena kondisi saat ini berbeda dengan sebelumnya. Karena memang disemua kecamatan di KLU terdampak dan rusak berat. Hal inilah yang mendorong pihaknya harus mereview kembali juknis ini.

“Karena memang di awal kemarin itu, kita tidak berfikir soal-soal seperti itu. Tetapi Alhamdulillah dengan pengingat dan peringatan kembali oleh BNPB kepada kita, maka kita harus lakukan itu,” Katanya.

Ia melanjutkan, sejak awal Pemkab sudah membuat juknis daerah. Karena itu saat ini dijadikan pedoman untuk penanganan pascabencana 2018 ini.

Terkait isi juknis , Najmul menegaskan, bahwa ada beberapa poin yang tidak bisa diubah dalam juknis itu, yakni tetap menggunakan Pokmas. Kemudian dananya juga tetap menggunakan rekening, karena itu sudah menjadi aturan di Juklak.

“Yang model seperti itu yang tidak bisa kita rubah,” katanya.

Namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan isi juknis nantinya. Hal ini tergantung jenis kemudahan yang bisa diterima masyarakat, sepanjang tidak menyalahi juklak.

“Nanti apa yang bisa membuat kemudahan-kemudahan bagi masyarakat itu yang akan kita masukan di juknis kita,” pungkasnya. (Idam).