SKPD Belum Sinkron Untuk Penaganan RTLH

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto usai di wawancara, Rabu (21/11/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Anggota Komisi I DPRD KLU, Ardianto masih bingung dengan penaganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang rusak akibat gempa beberapa lalu. Hal ini dikarena belum adanya titik temu antara beberapa kepala SKPD yang menangani persolan ini.

“Jadi belum ada yang satu pemikiran antara beberapa SKPD ini, mereka masih saling mempertahankan argumennya masing-masing,” Ungkapnya usai rapat di aula sementara DPRD KLU, Rabu (21/11/2018).

Ia menjelaskan, awalnya dewan berpandangan bahwa seluruh RTLH yang sudah rusak akibat gempa itu, ikut ditangani oleh BPBD melalui penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Namun, didalam rapat KUA-PPAS beberapa waktu lalu, muncul untuk penanganan RTLH itu di Dinas Lingkungan Hidup melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan di Dinas Sosial ada anggaran rehabilitasinya.

“Ini merupakan dua pandangan yang berbeda makanya harus disatukan dulu,” katanya.

Lanjutnya, terhadap dua pandangan tersebut, dewan sempat mendiskusikan dalam pembahasan KUA-PPAS. Walaupun memang keputusan akhirnya akan dilanjutkan dipembahasan APBD 2019.

Ia menilai memang belum ada sinkronisasi pandangan terhadap persoalan ini. Baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Sosial dan BPBD.

“Karena itu kami sepakati dalam rapat itu, khususnya lingkungan hidup juga Dinas Sosial dan BPBD akan kita bahas lebih lanjut di APBD 2019,” jelasnya.

Tidak hanya itu, dewan juga tengah mendiskusikan penanganan rehabilitasi RTLH ini. Apakah nanti dana rehabilitasi dari DLH, BPBD, atau mungkin memang akan di anggarkan melalui dan DSP dari BNPB. Namun pihaknya berharap hal itu bisa masuk dalam rehab rekon oleh BPBD.

Sebab, penyebab kerusakan yang di alami mereka sama, yakni karena gempa. Karena itu seharusnya penerima RTLH ini bisa mendapatkan bantuan stimulan itu. Karena memang Pemerintah pusat sudah memeberikan ruang untuk itu.

“Mau yang hancur itu rumah yang besar, rumah yang kecil, kaya atau miskin itu tidak penting, intinya rumah itu roboh karena gempa, kan itu catatannya ,” tegasnya.

Sementara itu, terkait nasib RTLH yang sudah diprogramkan dan sudah ada anggaran namun belum dibangun. Hal ini yang terus Dewan dorong agar bisa dianggarkan untuk mulai dibangun.

Tentu saja mekanismenya penganggaran dan bangunannnya juga nanti harus dipertimbangkan lagi, dan disesuaikan dengan keadaan saat ini.

“Karena memang rumah RTLH nyakan belum terbangun karena itu harus disesuaikan dulu,” akunya.

Menurutnya, terkait RTLH yang sudah rusak ini, dewan sangat berharap untuk dimasukan agar bisa ditangani oleh konstruksi dan rehabilitasi melalui dana BNPB ini. Sehingga daerah tidak perlu berfikir tentang masyarakat yang memang belum mendapatkan rumah RTLH itu.

“Persolan ini juga kita akan dorong,” tegasnya.

Ardianto mengaku, Dewan juga mengkhawatirkan adanya tumpang tindih dalam pendataan ini. Karena jangan sampai rumah rusak yang terdata sebanyak 57 ribu tersebut didalamnya teinclud bangunan RTLH.

“Karena itu , DPRD akan mengajak semua dinas yang menangani persoalan ini agar bisa satu pandangan,”Pungkasnya. (idam)