Temukan Tambang Pasir Ilegal, DPRD Jombang Minta Polisi Tegakkan Hukum

Caption foto : ilustrasi

Temuan pertambangan pasir ilegal di Dusun Kedungtimono, Desa/Kecamatan Megaluh oleh Komisi C DPRD Jombang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dalam temuannya di lokasi pertambangan, rombongan legislatif itu mendapati puluhan hektar lahan penuh dengan kubangan-kubangan bekas pertambangan pasir ilegal. Kubangan tersebut merupakan lokasi galian pasir yang dilakukan warga setempat.

Penambang lari tunggang langgang saat mendengar ada sidak oleh anggota Dewan yang datang ke lokasi pertambangan tak berijin. Bahkan peralatan pertambangan ditinggalkan oleh para penambang pasir.

Mas’ud Zuremi selaku, Ketua Komisi C DPRD Jombang menuturkan, rombongan dewan ini mendapati salah satu dump truck yang mengangkut pasir melintas di jalur utama menuju lokasi. Di mana kendaraan tersebut berisi pasir yang siap dijual. Namun kendaraan tersebut tidak mengantongi ijin jual dan angkut hasil tambang, hal ini tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari informasi yang diterima dewan dari warga sekitar, terdapat puluhan tempat galian di satu tempat tersebut yang dikuasai oleh lima orang yang mengaku dekat dengan Bupati Jombang.

Baca:  Dana APBD Jatim Siap Siap Dipotong 35% Untuk Tangani Covid 19

“Laporan yang kami terima, pengusaha pasir ilegal ini juga mengklaim dekat dengan pejabat Jombang. Bahkan, mereka mngaku orang dekat Jombang 1 (red : Bupati). Saya simpulkan, agar bisnis mereka lancar, mandor-mandor ini mengelabuhi warga dengan mengaku sebagai orang kepercayaan bupati,” ungkapnya.(19/10/2016)

Dari hasil temuan ini membuat DPRD menduga ada unsur pembiaran dari pihak kepolisian. Aparat penegak hukum diyakini sudah mengetahui beroperasinya pertambangan pasir ilegal di tersebut.

“Saya meminta secara tegas kepada penegak hukum, polisi maupun Satpol PP menutup galian ini. Jelas, ini merugikan pihak Pemkab dan membahayakan warga sekitar,” tegasnya.

Masih menurut Ketua Komisi C, pihak dewan bersedia memberikan barang bukti berupa peralatan tambang yang disitanya dari lokasi pertambangan pasir tak berijin tersebut.

Baca:  Baznas Award 2019 Sebagai Puncak Milad ke-18 Baznas dan HUT ke-73 RI

“Peralatan ini kita bawa untuk dijadikan bukti kepada polisi. Dan sekali lagi, polisi harus segera menutup ini,” pungkasnya.

Camat Megaluh, M Anwar mengaku sudah melakukan tindakan penutupan lahan galian. Namun, usai ditutup, tak lama mereka melakukan aktivitas penggalian lagi.

“Penutupan dengan cara mengusir para penambang berkali-kali kami lakukan. Hasilnya nol. Setelah diusir, esoknya mereka menggali pasir lagi,” pungkasnya. (elo)