Isu Masyarakat Membangun Huntap Tidak Dapat 50 Juta, Ini Penjelasan Najmul

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Tersebar isu soal hunian tetap (Huntap) dan berkembang dimasyarakat, dimana yang sudah membangun huntap tidak akan mendapatkan bantuan stimulan sebesar 50 juta. Hal itu kini diperjelas bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.

“Jadi kalau masalah huntap seperti yang dilakukan PMI, itukan diawali dengan perjanjian dengan masyarakat, jadi sah-sah saja,” ungkapnya, Rabu (28/11/2018).

Ia menjelaskan, sebenarnya kalaupun sudah dibangunkan huntap itu tidak menjadi persolan. Sebab membangun huntap tanpa ada perjanjian dengan pihak yang membangun, masyarakat masih berhak untuk mendapatkan bantuan stimulan itu.

Namun, yang tidak bisa mendapatkan bantuan stimulan itu adalah masyarakat yang sudah mendapatkan huntap dari NGO. Tetapi sudah melakukan perjanjian bahwa mereka (masyarakat) tidak akan mendapatkan bantuan stimulan.

“Dan mereka juga setuju kok selama yang dibangunkan itu adalah huntap,” katanya.

Tetapi kalau yang dibangunkan oleh NGO itu adalah hunian sementara (huntara), walaupun bentuk bangunannya bagus mereka tetap bisa mendapatkan bantuan stimulan itu. Kecuali seperti bangunan huntap yang dibangun oleh pemerintah Klaten, tepatnya di Desa Mendua, Kecamatan Kayangan itu. Mereka (masyarakat) yang menerima itu tidak akan bisa mendapatkan bantuan stimulan, karena sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu.

“Saya juga sudah melakukan pendatanganan soal itu bersama Bupati Klaten,” jelasnya.

Dalam surat perjanjian tersebut ditulis bahwa mereka (masyarakat) sudah siap tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena sudah mendapatkan bantuan Huntap dari pemerintahan Klaten.

Diakuinya, saat ini memang sudah banyak yang dibangunkan huntap oleh berbagai NGO, seperti REI, Kadin dan Gapensi. Bahkan dirinya masih berharap jika masih ada NGO lain yang ingin membangunkan huntap untuk masyarakat KLU.

“Tetapi secara kuantitatif saya belum menghitung total itu, tetapi kita akan melakukan penghitungan untuk itu,” katanya.

Ia menilai, saat ini masyarakat bahkan kadus-kadusnya sedang semangat untuk proses percepatan pembangunan rumah ini. Bahkan sudah ada yang langsung datang mengunjungi dikediamannya untuk meminta dibangunkan rumah dengan menggunakan kayu. “Dan saya persilahkan itu,” kata Najmul.

Namun dalam tahapan persolan ini, Najmul menyerahkan semua keputusan itu kepada masyarakat. Bahkan dirinya juga menghimbau, bahwa masyarakat atau Pokmas yang masih menunggu proses pencairan uang direkening itu untuk bersabar.

“Tetapi bagi masyarakat yang mau proses percepatan, kita akan undang siapapun yang mau membantu, untuk bangunkan terlebih dahulu,” tambahnya.

Lanjutnya, bahkan nanti bisa dibuatkan perjanjian itu melalui Pokmas. Seandainya Pokmas sudah melakukan pendatanganan bersama NGO, nanti pemerintah yang akan membuat persyaratannya dengan ketat. Hal ini supaya membuat masyarakat tidak merasa dikecewakan.

Namun yang terpenting contoh rumah yang akan dibangun itu harus ada rekomendasi dari PUPR. Bahwa bangunan yang akan dibangun itu adalah bangunan tahan gempa.

“Yang terpenting apakah rumah itu masuk tahan gempa atau tidak,” tegasnya.

Lanjutnya, Jika sudah melalui rekomendasi PUPR dan tim teknisnya mengatakan bahwa bangunan ini tahan gempa. Dirinya mengaku siap untuk mendorong masyarakatnya agar bisa dibangunkan.

Dirinya juga akan tetap menghimbau masyarakat biar tidak salah paham dalam persolan ini. Artinya ketika masyarakat sudah menerima bantuan huntap, dan sudah melakukan perjanjian. Terus meminta untuk dibangunkan lagi yang lain, “ini yang tidak boleh,” tegasnya.

“Kalau dia sudah menerima huntap dan tidak dibangunkan oleh pemerintah itu konsekuensinya, kalau memang tidak siap, tidak ada masalah, tinggal jangan buat perjanjian sama NGO itu,” pungkasnya. (Idam)