Dewan Trenggalek Minta KPK Juga Sosialisasikan e-LHKPN

Samsul Anam, Ketua DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berikan sosialisasi pencegahan gratifikasi di Kabupaten Trenggalek disambut baik dan positif oleh DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Bahkan H Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, meminta secara khusus bimbingan teknis E-Filling Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk seluruh anggotanya.

“Jika diperlukan dan disetujui kita meminta KPK juga mau sosialisasi e-LHKPN guna mencegah terjadinya tindakan gratifikasi di lingkungan legislatif ,”ungkapnya, Minggu, (2/12) di Trenggalek.

Teknis laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara berbasis elektronik (e-LHKPN) yang sesuai peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran Pengumuman dan pemeriksaan terkait LHKPN merupakan regulasi baru sehingga hal itu diperlukan bagi dewan.

“e- LHKPN itu tata regulasi yang baru sehingga kita butuh,”tandasnya.

Kalangan anggota DPRD Trenggalek banyak yang mengakui dan menganggap positif kegiatan tersebut, politisi asal PKB ini juga sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPK.

“Sosialisasi tersebut sangat mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang taat terhadap aturan, sekaligus pencegahan terhadap korupsi,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, sosialisasi sangat penting dilakukan di tengah maraknya kasus gratifikasi yang diungkap KPK.

“Sosialisasi yang digagas KPK sangat positif. Sebab, langkah itu diambil untuk menghindari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kini terus dibrangus oleh KPK,” paparnya.

Diakui Samsul, sistem pelaporan e-LHKPN itu merupakan penyampaian laporan secara online yang jelas lebih efisien dan tidak memakan waktu.

“Pengisian e-LHKPN sudah bisa dilakukan menggunakan aplikasi, jadi tidak perlu lagi dokumen pendukung yang sangat banyak,” tuturnya.

Sementara batas waktu penyampaian LHKPN paling lambat tujuh hari sebelum menjabat dan setelah pensiun.

“Pelaporan LHKPN wajib bagi penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD, terlebih, bagi anggota DPRD yang mencalonkan kembali dan kembali terpilih, harus mengumpulkan LHKPN ke KPU selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan menjadi calon terpilih,” pungkasnya. (ham)

WELAS ARSO