Belum Ada Legalitas Pertamini, Disperindag Lamongan Catat Sebagai UMKM

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Maraknya pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini atau yang dikenal dengan dengan Pertamini menuai pro kontra. Sebab usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran tersebut belum memiliki legalitas. Namun keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.

“Selama ini pendirian Pertamini dilakukan secara pribadi. Secara legalitas belum ada,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan, M. Zamroni kemarin (4/12/2018).

Menurut dia, pihaknya hanya bisa melakukan pembinaan. Kewenangan perizinan dan legalitas sepenuhnya ada di Pertamina. Namun, sejauh ini mereka bisa memperoleh BBM untuk dijual kembali. Artinya tidak ada permasalahan yang signifikan. “Intinya kan itu, kalau mereka bisa menjual berarti belum ada kebijakan lebih jauh yang ada kaitannya dengan pendiriannya,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Zamroni, Pertamini tercatat sebagai pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM). Maka datanya otomatis masuk ke Disperindag. Bahkan pihaknya akan memberikan pembinaan, kaitannya dengan faktor perlindungan dan keselamatan konsumen. “Kalau tera belum, hanya pembinaan saja sebagai antisipasi. Seperti pembinaan terkait keselamatan dan keamanannya,” ujar dia.

Menurut dia, dengan banyaknya kejadian kebakaran, pendirian Pertamini memang mengkhawatirkan. Meski sebelumnya pemilik Pertamini selalu diperingatkan supaya wajib melengkapi diri dengan alat pemadam api, “Namun, berdirinya Pertamini baru kerap luput dari pantauan dinas. Sehingga tak terdata,” tukasnya.

Karena itu, lanjut dia pihaknya intensif melakukan pembinaan. Bentuknya berupa sosialisasi, sekaligus juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Sasaran pengecekan antara lain, terkait kelengkapan keamanan, sesuai dengan prosedur yang ada. Jumlah Pertamini di Lamongan tercatat 94 unit dan masih ada yang belum terdata. “Belum semua dicek, sebab jumlahnya cukup banyak,” pungkasnya.

Jurnalis : omdik/ferry
Editor : Arso