Buntut Konflik Kampus Unikama, Dugaan Kriminalisasi Christea Dilanjut Ke Pemeriksaan Saksi

KANALINDONESIA.COM, Sidoarjo Christea Frisdiantara, ketua Pembinaan Lembaga Pendidikan-Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PTPGRI) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) yang menjadi terdakwa atas kasus pemalsuan keterangan domisili, memilih untuk tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Rabu (19/12/2018), tim kuasa hukum Christea Frisdiantara menganggap pihaknya tidak mengajukan eksepsi karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, sudah jelas.

“Setelah kami membaca dakwaan berikut BAPnya, pertimbangan kami sudah dakwaan sudah jelas. Daripada kami susah payah membuat eksepsi yang ujung-ujungnya ditolak hakim, sebaiknya langsung ke pokok perkara,” demikian disampaikan kuasa hukum Christea Frisdiantara, Bonaventura Sunu Setya Nugraha.

Sunu menyebut pasal yang didakwa kliennya sudah benar yakni pasal 263 dan 264, dimana runtutan dakwaannya tentang pemalsuan dokumen.

“Jadi tidak perlu dieksepsi. Kecuali kalau dakwaannya salah, baru kita eksepsi. Nanti kalau eksepsi justru terlalu lama. Sehingga kasihan dengan klien kami, sebab dia kan butuh kepastian,” tambahnya.

Sidang pun hanya berlangsung 5 menit dan dilanjutkan pada Rabu (26/12/2018) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dengan persidangan dilanjutkan ke pokok perkara, pihaknya berharap dapat segera menghadirkan saksi, dalam hal ini pelapor Lurah Magersari, Sidoarjo, Moch Arifien.

“Kami harap saksi segera diperiksa, dan tentu mendengarkan alasan dari saksi pelapor saat persidangan berikutnya,” tandas Sunu.

Selain itu, tim kuasa hukum Christea Frisdiantara berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Kami segera mengajukan permohonan (penangguhan penahanan),” tutupnya.

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) yang ikut mendamping kasus Christea sejak awal, menduga bahwa kasus tersebut merupakan upaya kriminalisasi dari kekisruhan perebutan Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama).

“Ini semua berawal dari polemik perebutan kampus Unikama,” terang Agustinus Tedja Bawana, ketua umum JKJT.

Agustinus Tedja Bawana, ketua umum JKJT.

Dikatakan Tedja, selama mendampingi proses hukum Christea, pihaknya telah mengantongi bukti-bukti adanya upaya kriminalisasi.

“Bukti-bukti sudah ada, dan di tangan tim pengacara. Dugaan kami sejak awal, perkara ini memang upaya kriminalisasi terhadap pak Tea (Christea),” ungkap Tedja.

Tedja juga sependapat dengan tim kuasa hukum Christea, tidak mengajukan eksepsi karena pihaknya ingin segera mendapat kepastian hukum.

“Kami ingin kepastian hukum, tidak melakukan eksepsi, karena terlalu panjang waktunya. Dan kita berharap bisa segera menghadirkan saksi-saksi. Sehingga kasus ini bisa cepat diungkap,” tandasnya.

Tedja berkeyakinan hakim akan dapat mengungkap kasus dugaan rekayasa ini. “Ini persoalan hati dan kebenaran. Dan kami yakin, hakim akan tahu persis persoalannya seperti apa setelah kami sampaikan bukti-buktinya nanti,” urai Tedja.

Saat ini pihaknya sudah menyiapkan saksi ahli pidana maupun saksi yang mengetahui persis kasus tersebut.

“Selain saksi ahli pidana, ada saksi yang menguatkan pengakuan pak lurah. Kami juga dapat info bahwa pengacara yang menipu pak Tea sudah tersangka. Mudah-mudahan ini memudahkan kasus ini,” tuturnya.

Sebelumya, diakui Tedja bahwa perkara ini juga sempat dilaporkan ke Propam, Kejagung, Kompolnas, LPSK, Ombudsman, Bareskrim, dan sebagainya.

Selain kasus kriminalisasi yang menimpa Christea, pihak JKJT juga melakukan pendamping kemanusiaan pada mahasiswa Unikama yang telah dikriminalisasi dan menjadi korban aksi premanisme di kampus Unikama.

“Masih berkaitan dengan kasus Unikama, saya memutuskan untuk menunjuk pengacara mendampingi mahasiswa korban preman pada waktu serangan preman di kampus, di mana yang bersangkutan mengalami cidera di kepala dan sudah divisum dan membuat pelaporan. Ternyata mahasiswa bernama Petrus Gheru Gheda ini malah dijebloskan ke tahanan oleh Polresta Malang. Yang preman malah aman,” ujarnya.

Tedja mengaku akan terus berjuang untuk membantu orang-orang yang mengalami ketidakadilan.

“Ini soal kemanusiaan semata. Karena ada orang yang dizolimi dan dia adalah pendidik yang tidak mengerti apa-apa soal hukum. Soal sengketa yayasan bukan urusan saya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus yang menjerat Christea ini merupakan rentatan dari kisruh perebutan PPLP-PTPGRI Unikama antara Soedja’i sebagai ketua yayasan lama dan Christea selaku ketua yayasan baru yang sah.

Soedjai memasuki masa pensiun dan mengakhiri masa jabatan sebagai ketua PPLP-PTPGRI Malang pada 2017 silam.

Setelah akhir masa jabatan Soedjai tersebut, menurut aturan yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai ketua yang baru adalah Christea Frisdiantara.

Keputusan ini bahkan sudah dikuatkan oleh keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 pada 5 Januari 2018 lalu. Kemenkumham menguatkan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PTPGRI yang dihadiri oleh 4 (empat) anggota pengurus, memutuskan Christea Frisdiantara jadi Ketua.

Saling memblokir rekening tabungan, giro dan deposito milik PPLP-PT PGRI pun terjadi antara Soedjai dan Chrestea. Keduanya memblokir rekening tabungan, giro dan deposito milik PPLP-PT PGRI di Bank BNI Cabang Malang, Bank CMB Niaga Cabang Malang, Bank BTN Cabang Malang, Bank Mega Syariah Cabang Malang, Bank Jatim Malang, dan Bank BCA Cabang Malang.

Saat itu muncullah Julianto Dharmawan, mantan pengacara Christea Frisdiantara yang menjanjikan dapat memberikan bantuan hukum dan mengajukan permohonan ijin dalam rangka perubahan specimen tanda tangan pada rekening tabungan, giro dan deposito milik PPLP-PT PGRI melalui penetapan Pengadilan Negeri Malang namun pada akhirnya ditolak.

Julianto kemudian mengajukan permohonan penetapan pengadilan perubahan specimen di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Di sini kemudian masalah muncul. Christea ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit V Harda  Satreskrim Polresta Sidoarjo setelah menerima laporan Lurah Magersari, Sidoarjo, Moch Arifien.

Dalam laporan polisi nomor: LPB/304/VII/2018/Jatim/Resta SDA, dosen itu dilaporkan membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan domisili di Sidoarjo.

Surat keterangan domisili itu digunakan untuk proses pengajuan kredit di bank. Namun, Arifien mengaku tidak pernah membuat surat tersebut. Sehingga dia membuat surat keterangan yang menyatakan, tidak pernah mengeluarkan surat domisili atas nama Christea untuk keperluan pengajuan kredit di Bank Mandiri Syariah Sidoarjo.

Belakangan surat keterangan itu digunakan untuk merubah specimen bank yang menyimpan uang milik PPLP-PT PGRI Unikama dengan meminta penetapan dari PN Sidoarjo.

Sementara Julianto Dharmawan saat ini dilaporkan Budhy Pakarti, Kuasa Hukum Christea Frisdiantara ke Polda Jatim dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, dan kabar yang diterima yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.ria