Ketua DPD Hanura Jatim Ikut Laporkan Ketua KPU Atas Pencoretan OSO

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Ribuan massa dari Partai Hanura, mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta, Kamis (20/12/2018) siang.

Kedatangan mereka untuk memprotes keputusan KPU, yang tidak mencantumkan nama Ketua Umum Partai Hanura, yakni DR. Oesman Sapta Odang atau yang akrab dipanggil OSO, ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) perseorangan atau DPD RI.

Selain menggeruduk Kantor KPU Pusat, 34 Ketua DPD Partai Hanura se-Indonesia, juga melaporkan Ketua KPU Pusat, Arif Budiman ke Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, H.Kelana Aprilianto yang turut serta dalam aksi tersebut. Protes dilayangkan karena KPU Pusat tidak menjalankan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, tertanggal 14 November 2018. Yang pada pokoknya menyatakan membatalkan keputusan KPU RI nomor 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018, tentang pengumuman Daftar Calon Tetap Perseorangan (calon DPD RI), serta memerintahkan KPU RI untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Calon Tetap peserta Pemilu DPD RI tahun 2019 yang mencantumkan nama DR (HC) Oesman Sapta Odang.

“Kami bersama 34 Ketua DPD Hanura se-Indonesia, melaporkan Ketua KPU Arif Budiman, karena sikap KPU yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017, yang memerintahkan KPU wajib menindaklanjuti keputusan PTUN Jakarta tersebut. Dimana Bawaslu RI juga menegaskan bahwa KPU harus melaksanakan keputusan  PTUN Jakarta, sebagaimana amanat ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 93 huruf g,” terang H.Kelana Aprilianto saat dihubungi.

Menurut Kelana, penzaliman KPU terhadap OSO harus segera diakhiri.

“Ini sudah jelas penzaliman terhadap Ketua Umum kami, nggak bener ini,” ujar Kelana.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Bidang Organisasi, Benny Ramdhani, juga mengatakan bahwa selain pihaknya melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU ke Bareskrim Polri. KPU juga akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena diduga melakukan pembangkangan hukum atas putusan kasus Oesman Sapta Odang (OSO. (rbt)