Pedagang Blok F (lama) Pasar Tanah Abang Berharap Sidang PTUN Gugatan Pedagang Dapat Dilaksanakan Terbuka

KANALINDONESIA.COM : Pedagang Blok F (lama) pasar Tanah Abang berharap gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa dilanjutkan dalam sidang terbuka nantinya.

Hal ini penting agar publik mengetahui duduk persoalan sesungguhnya yang dialami oleh para pedagang, pemilik kios blok F lama yang hingga kini masih terus dihantui kekhawatiran besar.

Sebab kini para pedagang yang menggugat tengah mengikuti sidang tertutup untuk perbaikan berkas gugatan tanpa didampingi pengacara di PTUN Jakarta Timur.

Sementara praktek penyegelan kios berupa penggembogan paksa dan pemasangan garis polisi (police line) terus dilakukan tanpa izin dari pemilik kios.

Juru bicara kelompok pedagang blok F lama pasar Tanah Abang, H. MarjonI, di kiosnya yang berada dikawasan Blok F (lama) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat (20/10/2016) mengatakan, para pedagang melalui PTUN melakukan gugatan atas  aturan/peraturan yang dikeluarjan PD Pasar Jaya, BUMD milik Pemda DKI Jakarta yang sarat dengan ancaman, berubah-ubah tanpa mengindahkan kepastian hukum dan dipaksakan pelaksanaannya dalam mengatur Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) Pasar Blok F (lama) Tanah Abang.

Baca:  KSP Sahabat Mitra Sejati Bagikan 10.000 Paket Sembako di 20 Kota di Indonesia

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta yang telah berulang kali dengan patut diminta Pedagang/pemilik kios mencabut dan atau membatalkannya, bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya, yang mengakibatkan para pedagang/pemilik kios yang bersangkutan langsung dengan pelaksanaannya merasa sangat resah dan telah dirugikan.

Menurut Joni,  obyek gugatan/hal yang mendasari gugatan Tata Usaha Negara ini adalah dikeluarkannya dan diberlakukannya tanpa dasar hukum oleh pihak Tergugat II, yaitu Direksi/Direktur  Utama PD Pasar Jaya, sebagai Penyelenggara dan pelaksana tugas, fungsi, wewenang serta kebijakan Gubernur DKI  Jakarta dalam mengelola seluruh pasar milik Pemda DKI Jakarta dan Tergugat III, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Pejabat yang berkompeten menentukan kebijakan Pengelolaan pasar milik Pemda DKI Jakarta.

Baca:  Akibat Mati Listrik, Baznas dan LAZ Harfa Bantu Penumpang KRL

Aturan/peraturan mengenai HPTU Pasar Blok F (lama) Tanah Abang yang ketentuannya tidak sinkron/berbeda dengan aturan yang dikeluarkan sebelumnya, disamping sangat meresahkan dan merugikan pedagang/pemilik kios, juga cacat hukum.
“Aturan-aturan yang dikeluarkan sarat dengan ancaman dan sanksi yang menyuruh paksa Pedagang/pemilik kios yang masa HPTU-nya masih berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, untuk memperpanjang segera sampai tahun 2032 dan membayar uang pungutan perpanjangan yang besarnya sama dengan membeli kios milik sendiri (Rp 300 jutaan/kios),” jelas Joni (Kamis, 20/10/2016).

Pada lembar pengumuman Manager UPB Pasar Tanah Abang Blok A-F No. 150 tahun 2011, yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat 1 tanggal 16 Septembet 2011 menyuruh paksa seluruh padagang/pemilik kios yang jumlahnya mencapai 1.400-an kios untuk segera memperpanjang HPTU sampai dengan tahun 2032.

Baca:  Khofifah Ajak JKSN, Menangkan Jokowi-KH Ma'aruf Amin

Sementara terhadap kios yang tidak melaksanakan dianggap tidak memerlukan lagi dan dinyatakan berakhir tanggal 8 Februari 2012.

“Pokoknya kami para pedagang dan pemilik kios di Blok F (lama) Pasar Tanah Abang ini akan terus berjuang, sebab kios ini satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarga kami. Sidang terbuka di PTUN-lah yang kini benar-benar kami harapkan dapat dilaksanakan sehingga masyarakat luas tahu apa yang sebenarnya kami hadapi,” harap Joni.(ZAL)