BPBD Jatim Diminta Cek Alat Deteksi Tsunami di Wilayah Pesisir

KANALINDONESIA.COM, Surabaya DPRD Jatim meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur untuk mengecek alat deteksi tsunami yang ada di pesisir.

Hal ini sangat dikhawatirkan karena alat yang dipasang beberapa tahun lalu rentan rusak. Apabila itu terjadi, maka banyak orang akan rawan menjadi korban bencana tsunami.

“Saya kira tidak bisa diremehkan. Saya takut alat-alat itu tidak bisa berfungsi maksimal. Early Warning Sistem (EWS) apakah masih berfungsi. Jangan-jangan ketika terjadi tsunami tidak berfungsi,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim, Rabu (26/12/2018).

Suli menyayangkan tidak adanya laporan mengenai jumlah alat pendeteksi tsunami yang masih terpasang. Pasalnya, kondisi pantai di pesisir selatan Jatim sangat rawan. Ketika terjadi bencana, masyarakat pesisir dikhawatirkan tidak mendapatkan peringatan dini sehingga jumlah korban jiwa yang jatuh banyak.

“Kalau tidak ada upaya dan tindakan cepat, melakukan pemetaan maka apakah alat itu tidak berfungsi ataupun hilang. Saya sampai sekarang belum dapat laporan itu berapa titik yang dipasang deteksi dini,” tambahnya.

Dikatakan Suli, alat pendeteksi tsunami yang dipasang di pesisir Jatim adalah bantuan dari pemerintah pusat. Pemprov Jatim memang berkewajiban untuk melakukan kontrol dan mengecek kondisi di lapangan.

“Ini menyangkut tugas dan kewajiban BPBD. Meski itu bantuan dari pusat tetapi tugas BPBD memantau dan dilaporkan. Sampai sekarang sudah seharusnya dilaporkan sehingga masyarakat bisa memantau dan meminimalisir korban,” pungkasnya.

Suli juga mengusulkan kepada Pemprov Jatim untuk membangun shelter tsunami di beberapa wilayah pesisir seperti Pacitan, Tulungaung, Blitar, Malang, Jember dan Banyuwangi.ria