Misery Effendi

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: DPRD mendesak Pemkab Ponorogo untuk menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam upaya untuk menagih piutang yang masih nyantol di pihak ketiga.

Hal tersebut disampaikan Ex Officio Wakil Ketua Banggar DPRD Ponorogo Miseri Effendi usai rapat paripurna di gedung dewan, Jumat(16/07/2021) lalu.

Politikus Demokrat ini berpendapat, atas surat bupati tertangal 21 Juni 2021 nomor 180/1745/405/2021 tentang Raperda Penyampaian Pertanggungjawaban APBD dan LKPJ Bupati tahun 2020.

“Terutama penanganan dan penyelesaian piutang pada pihak ketiga yang sudah kadaluwarsa. Kebijakan penagihannya bisa melalui PPD PR atau lainnya sehingga piutang itu tidak muncul dari neraca dan LHP BPK,“ terang Misery Effendi.

Miseri Effendi yang juga wakil Ketua DPRD Ponorogo menjelaskan nilai piutang yang belum tertagih jumlahnya cukup signifikan mencapai puluhan miliar.

Piutang itu ada yang terjadi sejak tahun 2001 yaitu sapi kereman dan piutang pada kelompok peternak sapi di Kecamatan Pudak.

“Penyelesaianya bisa dilakukan seperti penyelesaian kasus PD. Pasar dulu, yaitu dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Ponorogo,“ terang Miseri Effendi.

Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ponorogo menyadari pandemi covid-19 menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan dari dana transfer pusat mengalami penurunan.

Akibatnya, sejumlah program pembangunan infrastruktur dan lainnya mengalami refocusing untuk dialihkan pembiayaan pengendalian dan pencegahan penyebaran covid-19. Jika segera diselesaikan atau ditagih mampu menambah anggaran untuk kepentingan penanganan Covid-19 dan lainnya.

“Piutang bila segera bisa ditagih bisa untuk membantu membeli alat pemilah plasma menyelamatkan banyak orang,”pungkasnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here