Awal Tahun 2019, Jabatan Eselon II Di Kabupaten Pamekasan Terdapat Kekosongan 7 Kursi Jabatan

Foto ilustrasi (sumber birawaonline.com)

PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM: Sedikitnya ada sebanyak tujuh kursi jabatan eselon II di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Pada masa awal tahun 2019 ini, dalam posisi kosong. Kekosongan tersebut, hingga saat ini, Kamis 10 Januari 2019, Sebagian diantaranya masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Sri Puja Astutik, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pamekasan menyebutkan, tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong itu adalah, sekretaris daerah, inspektur, dua staf ahli, asisten, kepala badan perencanaan pembangun daerah (Bappeda) dan kepala dinas pertanian. Menurutnya, kekosonga itu terjadi lantaran banyak pejabat yang sudah pensiun.

“Rata-rata memang memasuki masa pensiun, untuk inspektur kita sudah tahu sendirilah (tersangka KPK sejak tahun 2017, red),” kata Tutik, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pamekasan, Rabu (09/01).

Ia juga memastikan, bahwa kekosongan pejabat eselon II pada bulan Maret 2019 mendatang akan bertambah menjadi sembilan kursi kosong .

“Kalau bulan Maret nanti, jabatan Kadinkes dan Kabakesbangpol juga akan masuk masa pensiun,” tegas Tutik.
Sementara itu, untuk melakukan mutasi itu pihaknya masih mengaku belum bisa dilakukan karena masa jabatan Bupati Pamekasan belum memasuki waktu enam bulan sejak pelantikan.

Pasalnya, ada tahapan untuk pengisian jabatan maupun pergeseran eselon II. Salah satunya harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pendaftaran juga dilakukan terbuka dan melalui tahapan seleksi.

“Kalau itu wewenang pak Bupati, bisa sih dalam waktu dekat, dengan syarat ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan, Rize Ikhwan Muttaqin, meminta rotasi pejabat eselon II harus dipilih berdasarkan kemampuan di bidangnya.

Ia juga menyarankan Pemkab mengganti pimpinan OPD yang tidak inovatif dan terkesan mempersulit program pemerintah. Seperti, OPD yang tidak mampu menyerap anggaran.

“Kursi pejabat harus diisi dengan sosok yang mampu menterjemahkan program bupati, agar tidak tidak amburadul,” kata politikus Golkar ini. (IFA/NANG).