Tolak Regulasi DLP, IDI Blitar Raya Gelar Sepuluh Menit Aksi Damai

KANALINDONESIA.COM : Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten dan Kota Blitar, melakukan aksi damai menolak program studi Dokter Layanan Primer (DLP). Aksi tersebut digelar di pertigaan Herlingga, Senin (24/10) siang.

Miftahul Huda ketua IDI Kabupaten Blitar mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi solidaritas, dan merupakan instruksi dari IDI pusat. Menurutnya DLP terkesan dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sehingga pihaknya menolak regulasi tersebut. “Yang jelas kami menolak DLP, dan hari ini kita gelar aksi solidaritas untuk menolak DLP, termasuk di Blitar raya,” jelasnya.

Ia menjelaskan dengan diberlakukannya program DLP nantinya dikhawatirkan justru akan memberatkan calon dokter. Selain itu memberlakuan DLP sama saja dengan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter yang selama ini telah melayani masyarakat di layanan primer. Pasalnya para dokter umum yang saat ini ada juga sudah melalui proses uji kompetensi untuk sertifikasi. Menurutnya, melalui DLP tersebut, setelah menamatkan pendidikannya, dokter kembali diharuskan melaksanakan pendidikan intensif selama 2 tahun atau 4 semester.
“Ini sama saja merendahkan kualitas kami,” imbuhnya.

Baca:  Wabup Trenggalek :Pendekatan Kultur Cegah Paham Radikalisme

Lanjut Miftahul Huda untuk spesialis DLP mencakup dalam memberikan layanan primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas. Kemenkes dan Kemendiknas sendiri beranggapan prodi DLP ini untuk mengurangi angka rujukan dari FKTP ke rumah sakit. “Padahal yang diperlukan adalah adanya peningkatan kualitas bukan menambah prodi baru, yang membuat tamatan prodi DLP setara dengan dokter spesialis,” jelasnya.

Terpebih jika program DLP benar-benar terlaksana, dokter yang sudah praktik pun nantinya juga diwajibkan kembali mengikuti uji kompetensi. Dimana hal tersebut tentunya dengan biaya yang cukup mahal untuk mendapatkan atau berstatus DLP sehingga bisa berpraktik di masyarakat.

Senada dengan ketua IDI Kabupaten Blitar, Novi Irawan ketua IDI Kota Blitar juga menyatakan jika IDI Kota Blitar sebagai cabang dari IDI pusat menolak pemberlakuan DLP. Dan meminta pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan para calon dokter. Serta menuntut adanya reformasi sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran yang pro rakyat. “Sesuai dengan instruksi PB IDI kami sepakat untuk menolak pemberlakuan DLP, ” kata Novi Irawan.

Baca:  Ibas Tertarik Lihat Budidaya Cacing, Sempat Timbang Balita

Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan aksi tersebut hanya berlangsung sekitar sepuluh menit. Setelah berorasi dan membentangkan poster penolakan DLP, para dokter tersebut kembali melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. “Setelah ini kita langsung kembali beraktifitas seperti biasa, pelayanan di rumah sakit dan tempat praktek lainnya juga tidak akan terganggu, ” tutur Novi Irawan.
Untuk diketahui tepat pada tanggal 24 Oktober 2016, suluruh dokter dibawah naungan Ikatan Dokter Indonesia akan merayakan Hari Dokter Nasional. Dalam menyambut hari besar tersebut, pengurus besar IDI melakukan aksi damai yang turun langsung ke jalan termasuk menginatruksikan cabang IDI didaerah untuk melakukan aksi serupa.(mell)