Diduga Ada Pungli Di Badan Pelayanan Perizinan, Kepala Dinas Tuding Oknum Staf

Caption foto : ilustrasi

Maraknya pemberantasan pungutan liar (pingli) oleh pemerintah pusat maupun jajaran aparatur penegak hokum bertolak belakang dengan di Jombang, pasalnya ada dugaan pungli di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan (BPP).

Mengenai fenomena pungli yang ada di BPP Jombang, Abdul Qudus selaku kepala intansi tersebut membantah jika di lingkungan BPP terdapat praktik pungli. Pihaknya menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pungli dari pemohon izin.

“Saya tidak pernah melakukan pungli. Kalau saya melakukan, pasti saya sudah kaya,” ungkapnya.(25/10/2016)

Masih menurut Qudus, namun tidak menutup kemungkinan pungli memang ada, dan dilakukan oleh oknum stafnya serta pihak luar yang bukan pihaknya.

“Tapi, saya belum menemukan di sini terjadi pungli. Saya sudah antisipasi dengan terus mengimbau para staf tidak boleh melakukan praktik pungli,” ujarnya.

Baca:  Adanya Oknum Verifikasi Abal-Abal, Projo Jombang Desak BPK Provinsi Audit Pengelolaan DD

Selain itu, menurut Qudus besar kemungkinan ada oknum pihak ketiga yang bermain meminta pungutan kepada pemohon izin. Yang biasanya lebih dikenal dengan calo perizinan.

“Mungkin dia kenal dengan staf  di sini, kemudian menunjuk orang tersebut untuk menguruskan izin pemohon. Di situlah mungkin ada pungutan. Namun semua di luar sepengetahuan kami,” tandasnya.

Dari 72 jenis izin hanya ada 5 yang dikenakan retribusi. Yakni IMB (Izin Mendirikan Bangunan), HO, sewa aset, pengendalian menara, dan trayek.

“Selain 5 jenis tadi, tidak ada yang dikenakan biaya. Apalagi pungli,” pungkasnya.(elo)