Wakil Bupati Yudi Sumbogo Sikapi Ijin Tambang Pasir

KANALINDONESIA.COM : Puluhan orang yang mengatasnamakan Asosiasi Pengusaha penambang Pasir mendatangi pendopo Kabupaten dan langsung bertemu Wabup Yudi Sumbogo di ruang kerjanya pada Senin (26/10/2016)

Usai itu,Puluhan pengusaha tambang pasir menyampaikan aspirasinya terkait perijinan penambangan pasir yang tumpang tindih dalam mengajukan ijin.

Menurut Yudi Sumbogo, Wakil Bupati Pacitan, menjelaskan ” terkait dengan penambangan pasir di aliran sungai Grindullu dari dulu pemerintah Daerah tidak pernah ada yang melarang selama mereka mengambilnya secara manual dan tidak memakai alat berat. Untuk itu kearifan lokal harus kita tanamkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, saya menegaskan sekali lagi ” masalah ini hanya terkait penambang pasir, dan bukan tambang batu atau tambang lainnya” jika penambang pasir akan mengurus ijinnya kami pemerintah daerah akan mefasilitasi perijinannya sampai ke propinsi dan dinas pertambangan propinsi juga sudah terbuka, selama aturan perijinan itu diikuti sesuai prosedur yang ada,” tegasnya.

Baca:  Hari Korupsi Internasional, Kejari Pacitan Beberkan 3 Kasus Korupsi

Usai pertemuan dengan Wabup, Saptono,ketua asosiasi penambang Pacitan, menyampaikan ” tujuan kami menghadap ini bukan untuk demo,tetapi hanya ingin menyampaikan komitmen terkait dengan kearifan lokal, selain itu kami asosiasi penambang sudah di notaris kan dan mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) asosiasi serta sudah ijin ke komnas ham. Terkait permasalahan yang kemarin, hal itu berdampak pada penambang pasir sungai yang asli warga setempat. Sedangkan teman- teman mencari pasir sungai tidak memakai alat berat ( manual), memang ada juga yang memakai alat penyedot pasir. Tetapi mereka juga sudah mengantongi ijin dulunya. Kalau yang jadi permasalahan kemarin dia juga bukan warga setempat, jadi kami menyampaikan agar kearifan lokal harus di terapkan,” sampai Saptono.

Masih menurut Saptono, saya sangat setuju dengan pendapat Yudi Sumbogo (Wabup) pada aturan kearifan lokal, kalau ijin-ijin harus ke pihak Desa setempat dahulu, terus ke Kecamatan kalau kita disuruh ijin ke dinas pertambangan ya kita ikuti. Namun kami nanti akan membuat MoU dengan Wabup,tentang apa yang telah di sampaikan tadi saat di pertemuan ” jadi tidak hanya ngomong saja ” dan  Permasalahan yang ada kemarin itu hanya tumpang tindih saja antara ijin yang di ajukan oleh Sugi dan mangil. Untuk itu kami meminta agar pemerintah daerah mensuport kepada mangil untuk melanjutkan ijin-ijinnya,” jelas Saptono.

Baca:  Dibatalkan, Proyek Gedung DPRD Jilid II

Sementara itu, Samsuri, wakil Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan, mengatakan” terkait dengan ijin pertambangan pasir dan lainnya kita harus selektif dalam menyikapi hal ini, sejak dulu peraturan pertambangan selalu ada regulasinya. Utamanya wilayah Jawa Timur yang melalui peraturan Gubenur nomor 12 tahun 2016 tentang  Pedoman pemberian ijin pertambangan skala kecil dan di dalam peraturan itu sudah ada. Diakui Samsuri ” Memang kemarin sempat menjadi permasalahan, namun mau tidak mau pakai pasir lokal wilayah Pacitan, jika kita mengambil pasir dari luar daerah harga pasirnya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pembangunan (RAP) yang telah ditentukan,” katanya.

Kemudian, masalah perijinan diharapakan pihak terkait dinas pertambangan dan Energi agar mefasilitasi sesuai mekanisme yang ada. Jika pencari ijin itu tidak sesuai dan tidak mentaati dalam Peraturan Gurbernur nomor 12 tahun 2016 itu ” ya jangan di terbitkan ijin”  maka itu pihat terkait harus lebih selektif, terjun ke lapangan untuk mengukur lokasi sesuai ijin berapa luasan yang akan di tambangnya. Selain itu harus ada pengawasan rutin sebab surat ijin sudah terbit lantas dipakai penambang pasir lainnya. Itu yang menjadii adanya permasalahan,”pungkasnya.(Bc)

Baca:  Pengacara Korban Pemukulan Oknum PNS, Dilarikan ke Rumah Sakit