Kejaksaan Baru Dibentuk di Kota Mojokerto

Caption foto : Sejumlah persiapan Kantor Kejari Kota di bekas kantor BPM Kota Mojokerto

KANALINDONESIA.COM : Wilayah Kota Mojokerto segera mempunyai Kejaksaan Negeri (Kejari) sendiri. Itu setelah Kejaksaan Agung membentuk kejaksan baru di Kota Mojokerto. Lembaga adhiyaksa itu akan fokus menangani kasus di wilayah administrasi.

Pembentukan kejaksaan baru untuk Kota Mojokerto sedang berjalan. Kejaksaan Agung telah menunjuk mantan Koordinator Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Halila Rama Purnama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Halila dilantik oleh Kejati Jatim pada 20 Oktober 2016.

Sejumlah persiapan dilakukan Halila. Didampingi sejumlah pejabat Pemkot Mojokerto dan Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, dia sibuk meninjau bakal kantor Kejari Kota yang akan menempati bekas kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mojokerto di Jalan Raya Surodinawan No 9.

Baca:  Diduga Rem Blong, Huler Masuk sungai Tewaskan Pengemudi

“Di undang-undang kejaksaan (UU RI No 16 Tahun 2004) dijelaskan, bahwa wilayah kejaksaan negeri adalah Kabupaten atau kota. Sehingga adanya undang-undang itu seharusnya (tiap Kabupaten dan Kota) berdiri sendiri,” ungkap Halila.(27/10/2016)

Halila meuturkan bahwa, saat ini pihaknya fokus melakukan konsolidasi internal dengan Kejati Jatim dan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Itu terkait penyusunan personil dan anggaran operasional setidaknya untuk dua bulan kedepan. Pihaknya juga berharap dalam dua minggu kedepan sudah bisa menempati kantor sementara. Selain itu, Kejari Kota Mojokerto juga bisa beroperasi untuk melayani masyarakat.

“Setelah itu ada peresmian keorganisasian oleh Kejagung atau Kejati. Harusnya setelah diresmikan itu sudah efektif melayani masyarakat,” paparnya.

Baca:  Polisi Bekuk 2 Pengedar Pil Koplo

Masih menurut Halila, nantinya wilayah Kejari Kota Mojokerto hanya mencakup tiga kecamatan yang ada di Kota Mojokerto, yakni Kecamatan Kranggan, Magersari, dan Prajurit Kulon. Disinggung soal adakah rencana pengambilalihan kasus yang ditangani Kejari Kabupaten, dia enggan menjelaskan secara rinci.

“Soal kasus nanti teknisnya kita dengan kejaksaan kabupaten,” pungkasnya.(elo)