GSBI Jombang Tuntut Pemerintah Cabut PP 78 Tahun 2015

masa GSBI sambil membawa poster berisikan penolakan PP 78 Tahun 2015

KANALINDONESIA.COM : Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Jombang mendesak pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Heru Sandi, selaku kordinator lapangan aksi buruh ini menuturkan, bahwa PP No 78 tahun 2015 hanya membela pengusah dan mencekik leher buruh. Akibatnya, kesejahteraan buruh jauh dari harapan karena upah sangat murah.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah memcabut PP tersebut. Karena peraturan itu hanya mengakomodir kepentingan pengusaha,” ujar.

Masa aksi GSBI mendatangi kantor Dinsosnakretrans. Selain membentangkan spnaduk tuntutan, buruh juha melakukan orasi secara bergantian. Setelah itu buruh bergeser ke kantor Pemkab Jombang untuk menyampaikan tuntutan serupa.

Baca:  H. Burhan M. Nur Resmi Dilantik Menjadi Ketua DPRD KLU

Namun, aksi buruh ini tidak ditemui oleh pihak terkait baik dari Bupati maupun kepala Dinsosnakertrans. Akhirnya, buruh yang tergabung dalam GSBI mendatangi kantor DPRD. Lagi-lagi buruh tak bisa bertemu dengan wakil rakyat, mereka hanya ditemui Sekretaris DPRD Pinto Windarto. Pinto hanya berjanji akan menyampaikan tuntutan buruh tersebut ke pimpinan dewan.

“Kami hanya bisa menampung dan menyampaikan tuntutan teman-teman buruh. Karena saat ini, anggota dewan sedang kunjungan kerja ke luar provinsi,” ujar Sekwan.(elo)