Ikuti Permendagri Baru, Dewan Segera Pangkas Bahas Ranperda

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur,serius menanggapi regulasi baru yang ditetapkan kementrian dalam negeri (Kemendagri) melalui Peraturan Menteri Dalam Neger (Permendagri) tentang batasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang hanya dibolehkan  maksimal 125 persen pertahunnya saja.

Pasalnya adanya Permendagri terbaru itu, maka berakibat banyak Ranperda tahun ini yang harus dianulir pembahasannya. Namun kegiatan penunjang seperti konsultasi, dan lainnya tetap diputuskan untuk dijalankan dikarenakan tetap akan dibahas pada agenda persidangan tahun berikut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono, menjelaskan, pihaknya tetap melanjutkan agenda penunjang seperti, konsultasi ahli maupun publik, study lapangan akan terus dijalankan walau nantinya perda itu tidak dibahas pada tahun 2019 ini.

“Pimpinan dan komisi serta alat kelengkapan yang lain telah sepakat untuk agenda penunjang tetap dilaksanakan,”ucapnya, Senin, (4/3).

Agus yang merupakan politisi asal PKS ini menambahkan terbitnya Permendagri tidak menghalangi pembahasan ranperda dikarenakan tidak ada hal yang mengatur untuk tidak membahas sebuah persoalan di dewan.

“Maka kita senyampang tidak menabrak aturan yang diatasnya, kita tetap membahas rancangan ini karena memang sudah tugas kita,”imbuhnya.

Jadi dengan terbitnya Permendagri tahun 2019 tentang batasan Ranperda yang harus dibahas dengan unsur pimpinan dan alat kelengakapan DPRD yang lain.

“Kita lakukan rapat konsultasi bersama jajaran Pimpinan yang ada di DPRD Trenggalek,” tegasnya.

Agus menerangkan pula, dari terbitnya peraturan tersebut, Mendagri memberi batasan bahwa pembahasan Raperda pertahun maksimal 125 persen dari produk Ranperda tahun berikutnya.

“Tahun 2018 telah diselesaikan 16 Perda, jadi jika 125 persen maka ada sekitar 20 Raperda saja yang harus dibahas pada tahun 2019,”terangnya.

Dipertegas dia,  tahun 2018 kemarin telah disepakati dan telah di Nota kan bahwa Propemperda di DPRD Kabupaten Trenggalek tahun 2019 ada 26 Ranperda.

“Bulan Februari 2019 kemarin terbit Permendagri tersebut,” tegasnya.

Agus juga mengatakan, pembahasan kali ini intinya mencoba mensikronkan itu semua. Apakah harus patuh kepada Permendagri atau jalan hasil dari yang telah di Notakan.

“Jalan dengan 26 Ranperda yang telah di Notakan atau patuh pada edaran Permendagri dengan membahas 20 Ranperda saja yang dibahas,”tandasnya.

Sehingga , ada kesimpulan awal dari rapat yang dipimpinnya, jika sementara ditengah kesibukan anggota yang tinggi termasuk memasuki pertarungan di Pileg dan Pilpres 2019, yang dijalankan 26 Ranperda saja.

“Jadi setelah ada konsultasi maka dipilihlah kesepakatan jalan dulu dengan 26 Ranperda yang telah di Notakan. Karena telah disetujui oleh Gubernur, dengan mengajukan judul serta pokok pikiran dan ikirim ke Provinsi untuk di evaluasi dan disetujui. Dan ternyata ada 26 yang telah disetujui Gubernur,”ujarnya.

Namun, jika nanti ditengah jalan harus mematuhi aturan tersebut, maka harus ada  enam yang tidak dibahas pada persidangan tahun ini.

“Kita fleksibel saja,”pungkasnya. (ham)

WELAS ARSO