Kemendes PPDT Sepakat Bersama PLt Bupati Trenggalek Wujudkan Desa Mandiri

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)menegaskan kemandirian desa sesuai amanat UU No 6 tahun 2014.

Hal ini dipaparkan dihadapan H Moch Nur Arifin , Plt Bupati Trenggalek, Jawa Timur beserta jajaran dan staf di lingkup Pemkab Trenggalek  saat melakukan kunjungan kerjanya di kota “Kripik” ini.

Dia memberikan gagasan itu dan dikemas  dalam Talk Show Pembangunan Kawasan Pedesaan, bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek, Selasa, (5/3).

“Yang kami pikirkan di Jakarta, akhirnya melahirkan titik poin, karena ada satu spirit yang sama yaitu, kami menggunakan kesempatan emas bagi Indonesia, untuk merubah wajah desa dan perdesaan, sejak UU No 6 tahun 2014 ini dilaksanakan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, memasuki tahun ke lima, pihaknya telah melaksanakan dan menjalankan, aneka program dan kegiatan.

“Sebagian penting untuk meletakan pondasi yang sangat kuat, agar desa desa dan perdesaan, menjadi kawasan yang mandiri,”tandasnya.

Satu kawasan yang tumbuh dan berkembang menurut Anwar Sanusi, menjadi pendukung dan penopang pertumbuhan ekonomi, di wilayah kabupaten.

“Selama empat tahun ini ada perubahan wajah yang luar biasa, dengan potret kemiskinan, lapangan pekerjaan yang sempit, sekarang perlahan namun pasti, kita mulai melakukan perbaikan, dan hasil nya sekarang lebih baik,” terangnya.

Masalah infrastruktur,masih dilanjutkan Sanusi, dimana sebelumnya desa desa tidak mempunyai jalan yang bagus, ketika musim hujan jalan jalan jadi becek, dan ketika musim kemarau berdebu.

“Sekarang sudah berubah lebih baik,”lanjutnya.

Anwar Sanusi pun menjelaskan, capaian output pembangunan jalan desa sekarang ini sejauh, 191.600 Km jalan desa.

“Bagi orang orang yang tidak mengawal dan terlibat, itu pasti dikira data Abal Abal,” sambungnya.

Dengan jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.957 Desa, bila dirata rata dari panjang jalan, dibagi dengan jumlah desa, per desa kurang lebih hanya membangun jalan 2.5 Km.

Sementara Moch Nur Arifin , Plt Bupati Trenggalek menerangkan , dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“BUMDes tersebut ada untuk meningkatkan pendapatan dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa,”terangnya.

Dalam implementasinya, yang disambungkan dengan harapan kementrian desa, pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Ketentuan ini bersifat mandatory, bukan voluntary sehingga pengelolaan BUMDes sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

“BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa,”tegasnya.

Arifin menuturkan, beberapa peluang pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes dengan fokus menggerakkan potensi lokal antara lain; pertama, bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

“Peluang pengembangan jenis-jenis usaha dalam klasifikasi ini paling menarik karena kebutuhan dan potensi di desa relatif tersedia. Tapi potensi keuntungannya memang relatif terbatas karena fungsi sosialnya haruslah lebih ditonjolkan,”pungkasnya.(dik/ham)

WELAS ARSO