DPRD Trenggalek, Ingatkan Percepatan Program Stop Buang Air Sembarangan

Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Dewan Trenggalek Ingatkan Percepatan ProgrDPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengingatkan program percepatan “Open Defecation Free” (ODF) atau stop buang air sembarangan. Hal ini dimaksudkan rumusannya segera mampu  menciptakan lingkungan yang benar-benar bersih dan sehat bagi semua masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin menjelaskan percepatan ODF di seluruh desa/kelurahan wilayah Kabupaten Trenggalek tidak mungkin bisa terwujud tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Jika masyarakat tidak terpahamkan, kita kesulitan program ini secepatnya bisa terasakan bagi mereka pula,”ucapnya, Selasa,(5/3) di Trenggalek.

Pimpinan  komisi yang membidangi kesejahteraan , kesehatan dan pendidikan ini tidak mempersoalkan kegiatan bimbingan teknis yang gencar dilakukan pemkab, namun implementasi kepemimpinan di wilayah termasuk di RT juga harus bisa menjadi contoh.

“Keterlibatan pengurus RT harus dimaksimalkan agar kesadaran masyarakat meningkat,”tegasya.

Menurut Sukarodin, untuk mencapai Kabupaten Trenggalek yang ODF, merupakan suatu hal yang gampang-gampang mudah, karena disamping terkait dengan kondisi tingkat sosial ekonomi masyarakat yang belum merata dan persoalan kultur, budaya ataupun kebiasaan masyarakat yang masih kental seringkali menjadi penghambat percepatan program.

“Apalagi kita harus menghadapi lomba Adipura lagi, ya tentunya harus dipertahankan dengan peningkatan program ini,” tuturnya.

Ditambahkan dia, bagi masyarakat yang tingkat sosial ekonominya masih rendah atau miskin, memiliki jamban masih merupakan sebuah impian, sehingga dengan terpaksa mereka harus buang hajat (BAB) di tempat-tempat terbuka (sungai ataupun di tempat lain).

“Ini akan  menjadi dilema di masyarakat sehingga pemerintah harus hadir, setidaknya dengan menyediakan MCK komunal,”tandasnya.

Berbeda lagi dengan kelompok masyarakat yang merasa lebih nyaman BAB di tempat terbuka karena kebiasaan, pemerintah melalui OPD terkait harus terus menerus tidak kenal lelah memberikan edukasi kepada masyarakat agar meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat tersebut.

“Ini memang harus dengan pola keroyokan agar segera terwujud bebas ODF,”tandasnya.

Tentunya upaya ini akan lebih cepat berhasil bila dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, institusi termasuk TNI dan Polri di semua jajaran, baik di tingkat Kodim/Polres, Koramil/Polsek maupun Babinsa dan Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh pelosok desa.

“Prinsipnya semua elemen dan stake holder harus terlibat untuk mendukung program ini,” pungkasnya.(ham)

WELAS ARSO