DPRD Trenggalek Minta Siswa SMA/SMK Serius Ikuti USBN

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, melalui Komisi IV yang membidangi salah satunya adalah pendidikan meminta agar siswa di Trenggalek agar serius mengikuti  pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer dan Smart (USBN-BKS). Walaupun sekolah setingkat SLTA itu sekarang bukan menjadi wewenang pihak kabupaten/kota namun siswa didiknya adalah putra daerah sendiri yang harus dipikirkan untuk masa depannya.

“Pastikan Jaringan internetnya bagus. Tidak ngadat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik,” ungkap Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Jumat, (8/3).

Dikatakannya, pihaknya memang tidak lagi mempunyai kewenangan penuh suksesnya pendidikan tingakat SLTA sederajat. Namun terhadap siswa yang bersekolah pada jenjang itu guna masa depannya tetaplah mempunyai tanggungjawab besar.

“Mereka lahir dan besar di Trenggalek tentunya kita sebagai wakilnya berhak memikirkan masa depannya,”tandasnya.

Politisi asal PKB ini  juga yakin akuntabilitas pelaksanaan USBN kali ini bisa terjaga. Sebab, soal ujian antarsiswa berbeda.

“Khabarnya tahun ini Disdik (Dinas Pendidikan) menyiapkan 5000 soal sehingga masing-masing siswa akan fokus pada laptop atau komputer atau smartphone-nya,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan soal bocor atau siswa mencontek dengan cara googling, dia berharap tidak akan terjadi.

“Infonya seluruh piranti elektronik telah terkunci. Untuk smartphone misalnya, begitu login, semua program atau aplikasi akan tertutup.,”tandasnya.

Sukar berharap pelaksanaan ujian seperti ini juga akan membangun karakter anak didik bahwa kejujuran menjadi bagian penting yang harus dipertaruhkan saat ujian akhir.

“Ini (USBN) penentu 100 persen dari kelulusan siswa. Oleh karena itu kita berharap semua harus ikuti secara jujur dan serius,”ujarnya;

Sukarodin melanjutkan , jika harus jujur , pengelolaan SMA/SMK  pihaknya berharap agar bisa dikembalikan kepada pemkab , karena kondisi yang paling tahu dan sesuai kearifan lokalnya agar maksimal pencapaian hasil pendidikan itu sendiri yang paling tahu adalah daerah itu sendiri.

“ya jika bisa dikembalikan kepada pemkab,”pungkasnya.(ham)

WELAS ARSO