Benturan Aturan Baru, Plt Bupati Trenggalek Ubah Sistem Pelayanan Kesehatan Warga Miskin

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Kendala yang dihadapi pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berkaitan dengan tidak laginya pihak Dinsos untuk merekomendasi pemohon BPJS dengan mengharuskan pemohon melakukan pendaftaran secara kolektif, maka hal itu akan berpengaruh pada layanan kesehatan masyarakat utamanya warga miskin.

Plt Bupati Trenggalek, Moch Nur Arifin menegaskan saat BPJS mengeluarkan regulasi peraturan baru, Peraturan BPJS Kesehatan No 6 tahun 2018 yang isinya membuat komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk bisa melayani masyarakat miskin untuk pemenuhan masalah kesehatan menjadi terkendala.

“Kendalanya sistem yang kita lakukan harus segera menyesuaikan dengan regulasi yang baru sehingga program kita Gerakan Tengok Ke Bawah Kemiskinan (Gertak) yang selama ini sudah berjalan baik tidak menyalahi aturan,”ungkapnya, Senin, (11/3).

Dikatakannya, dalam peraturan yang merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS saat ini tidak mengakui kembali rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

“ Selain itu pendaftaran BPJS KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah harus dilakukan kolektif dan pemohon harus punya rekening pribadi,”katanya.

Diterangkan dia, terhitung mulai 1 januari 2019 rekomendasi dari Dinsos yang dulu bisa untuk mempercepat pengaktifan KIS 1×24 jam langsung aktif, kini sudah tidak berlaku lagi.

“Semua pendaftar baru BPJS (kartu baru), baru bisa aktif setelah 14 hari setelah pembayaran,”tandasnya.

Tentunya regulasi peraturan ini sangat menghambat program penanganan masyarakat miskin di Trenggalek melalui Posko Gertak, pasalnya orang sakit tidak berbarengan.

“Tiap hari ada masyarakat yang melapor ke posko dan data di lapangan terus berubah,”tegasnya.

Untuk itu, Arifin meminta Dinsos setempat fokus pembenahan data ke PUSDATIN (Pusat data dan informasi) di pusat sehingga dapat sesuai dengan hasil musyawarah desa (musdes) maupun musyawarah kelurahan( muskel).

“Kita secepatnya validasi data lagi agar benar — benar punya data valid masyarakat miskin,”ujarnya.
Selain itu permasalahan program GERTAK, dia mengingatkan agar petugas mampu membedakan mana yang benar-benar miskin dan mana yang tidak.

“Harus ada data tampungan yang benar-benar miskin,”imbuhnya.

Sementara Arifin meminta Rumah Sakit yang sudah bermitra agar tetap memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat miskin yang telah diverifikasi menggunakan dana keuntungan rumah sakit.

“Itu tolong RS jangan menghentikan pengobatan gratis kepada warga yang telah terverifikasi kategori misklin,”harapnya.

Serta bagi masyarakat miskin dengan penyakit kambuhan , Arifin berharap didaftarkan kolektif ke BPJS dengan biaya BAZNAS.

“Bagi masyarakat yang meminta keringanan kelanjutannya diarahkan untuk mendaftarkan BPJS secara mandiri,”pungkasnya.(ham)