Program PTSL Dilaksanakan, DPRD Trenggalek Ingin Semua Transparan

Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mendukung program Pendataan Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang telah dicanangkan Plt Bupati Trenggalek, M Nur Arifin, Senin, (11/3).

Arifin secara simbolis menancapkan sebuah patok penanda pembatas tanah di Desa Dermosari, Kecamatan Tugu, dan resmi program PTSL di Kabupaten Trenggalek dimulai.

Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan mengatakan, pemasangan patok pembatas tersebut, karena pemanfaatannya akan menguntungkan bagi masyarakat sendiri.

“Misal saja kalau tanpa PTSL, untuk mensertifikatkan satu bidang tanah, paling tidak kita butuh biaya Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, bahkan lebih,”ungkapnya.

Politisi asal PKB ini  menjelaskan, dengan PTSL penerbitan sertifikat semuanya digratiskan. Hanya saja butuh pembiayaan pra pemberkasan, seperti pembelian materai dan pembuatan patok.

“Kami harap Pokmas harus bisa menjelaskan ke masyarakat, terkait munculnya biaya dalam pelaksanaan PTSL ini. Jangan sampa ada pertanyaan, katanya gratis kok masih bayar,” tegasnya.

Pola yang harus digunakan untuk masyarakat agar tidak ada unsur pungli, Sukar menyarankan tetap berpegang musyawarah antara pokmas dan masyarakat yang memohon agar tercapai kesepakatan melalui berita acara.

“Permasalahannya yang kami terima masih pada kekurang transparannya pokmas dalam pemrosesan sertifikat melalui program PTSL ini,”tandasnya.

Lebih lanjut Sukar mengatakan, penerbitan sertifikat ini akan dapat mencegah konflik agraria di masa mendatang. Selain itu sertifikat bagi warga di pedesaan punya nilai strategis.

“Rata-rata, warga di pedesaan seolah tidak punya akses perbankan, karena dokumen tanahnya hanya pethok. Sehingga warga di desa tidak bisa utang di bank,” tuturnya.

Tentunya, ini akan membuka sektor perekonomian warga yang akan menyentuh keinginan warga untuk membuka usaha baru.

“Jika warga sudah mempunyai jaminan yang dipersyaratkan perbankan, maka mereka akan berpikir untuk membuka usaha baru,”tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun pihaknya, Sukar mengaku program PTSL di targetkan 2022 seluruh tanah yang belum tersertifikat semua bisa tercapai. Dan menurutnya program tersebut menjadi prioritas.

“Pemkab Trenggalek seyogyanya juga ada koordinasi intensif dan membuat terobosan layanan program ini agar terhindar dari praktek yang tidak bersih,”pungkasnya. (ham)

WELAS ARSO