Kasus PBK Madiun, KPK Minta Sekda Maidi Lengkapi Berkas Lain

MAIDI, Sekda madiun kota

KANALINDONESIA.COM : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Maidi mendatangi Mako Satuan Brigade Mobil Detasemen C Pelopor Polda Jatim, Jalan Yos Sudars setempat, Jum’at (28/10/2016) sekitar pukul 10.00.

Kedatangannya bukan sebagai terperiksa seperti pejabat Pemkot Madiun lainnya, tapi hanya mengambil berkas dokumen beberapa waktu lalu dibawa Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kedatangan saya di Mako Brimob ini hanya mengambil berkas dokumen, dibawa Tim Penyidik KPK saat menggeledah ruang kerja Walikota, Bambang Irianto, Senin (17/10/2016) lalu. Semua dokumen dianggap selesai atau sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelidikan, dikembalikan,” jelas Maidi, usai Salat Jum’at di masjid Mako Brimob setempat.

Ia mengatakan banyak dokumen dibawa Tim Penyidik KPK, sehingga tadi disuruh mengambil dokumen-dokumen semuanya yang pernah ditandatangani. Sementara ini baru sebanyak 36 berkas dokumen dikembalikan. Dari puluhan berkas yang sempat disita KPK, ada beberapa berkas dokumen masih diperlukan tim penyidik KPK untuk pemeriksaan, sehingga belum dikembalikan.

Baca:  Dalami Dugaan Pungli Prona, Kades Sudimoro Dipanggil Polisi

“Kemungkinan, berkas tersebut akan dikembalikan, Senin (31/10/2016) nanti. Hanya itu saja, saya jadi bukan diperiksa. Sekali lagi bukan diperiksa. Kedatangan di Mako Brimob, selain mengambil dokumen, juga diminta tim penyidik KPK melengkapi kekurangan-kekurangan. Kekurangannya bisa diserahkan minggu depan,” ujarnya lagi.

Diminta legalisir berkas, masih ada beberapa berkas saat ini diminta Tim Penyidik KPK, untuk mengusut dugaan gratifikasi pembangunan proyek Pasar Besar Kota  Madiun (PBKM) tahun 2009-2012 lalu senilai Rp 76,5 milyar.

Kasus pembangunan proyek PBKM sempat ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun terkait dugaan korupsi. Bahkan, Kejari Madiun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama, melakukan pengecekan hingga penelitian. Selama beberapa bekerja melakukan pengecekan hampir seluruh bangunan pasar.

Baca:  Estafet Giliran PU Pengairan Jombang Digeledah KPK

Lalu, sempat menghitung dugaan nilai kerugian negara, dalam perjalanan waktu, kasus ditarik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Hasilnya, Kejati Jatim menyatakan tidak ditemukan kerugian negara dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP4). Kini, Walikota Madiun Bambang Irianto berstatus tersangka gratifikasi, masih menjalani aktivitas.(AS)