DPRD Trenggalek Minta Kekosongan Jabatan Bupati Segera Terisi

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berharap kekosongan jabatan Bupati Trenggalek pasca ditinggalkan Emil Elestianto Dardak yang kini resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim mendampingi Khofifah Indar Parawansa segera terisi.

Hal ini disebabkan banyak kendala yang dihadapi kalangan dewan saat meminta tanggungjawab pemerintahan yang selalu terkendala kewenangan pelaksana tugas (plt) bupati sesuai undang-undang.
Dikatakan Samsuri , Ketiua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, permasalahan tersebut seperti kini, pelantikan Kepala Desa (kades) serentak pasca Pilkades 9 Pebruari kemarin.

“Persoalan datang ketika dibutuhkan Bupati definitif untuk memutuskan tanggal pelantikan. Karena wewenang juga dari Bupati,”ungkapnya, Kamis, (21/3).

Ketika berita acara Pilkades telah ditetapkan oleh BPD, menurutnya, satu bulan paling lambat Bupati harus membuat surat keputusan penetapan.

“Jadi yang punya wenang bupati, bukan Plt,”tandasnya.

Samsuri, melanjutkan , saat digelar rapat Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat , muncul permsalahan hingga terdapat evaluasi yang terpantau dari pokok yang perlu disempurkanan.

“Semua harus dievaluasi dengan pertimbangan agar pemerintahan berjalan normal kembali,”tandas politikus asal Golkar ini.

Samsuri menegaskan, selain evaluasi rapat juga untuk mengeliminir persepsi yang mengatakan bahwa saat ini merupakan masa transisi. Dimana masa transisi ini tidak menguntungkan terhadap jalannya pemerintahan.

“Maka harus ada kepastian terhadap kebijakan saat ini. Sehingga dari rapat ini ada informasi dari OPD terkait posisi Bupati agar segera definitif,”tegasnya.

Hal lain menrut dia, karena sudah sekian waktu mengajukan usulan pasca dilantiknya mantan Bupati Emil Dardak menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur belum ada informasi kembali.

“Sampai sekarang kita menunggu jawaban dari Kemendagri melalui gubernur,” ujarnya.
Samsuri mengungkapkan, semua OPD berharap agar pengajuan Wabup agar segera ditindak lanjuti untuk secepatnya mengisi jabatan Bupati.

“Kalau OPD semua kompak minta jabatan Bupati itu terisi karena mereka terikat aturan,”ungkapnya.

Ketika SK Bupati turun, dan ada Bupati detinitif, lanjut Samsuri , tentu jalannya pemerintahan sudah dipastikan seperti apa yang seharusnya.

“Paling lambat satu bulan Bupati definitif harus sudah melantik kepala desa. Terus jika saat ini yang ada adalah Wabup lalu bagaimana,”balik tanya dia.

Dia berharap masalah politik agar dikesampingkan dulu, karena pemerintah haruslah jalan sesuai amanat saat dilantik.

“Kesampingkan dulu politik , mari kita berpikir agar rakyat terlayani dengan baik,”tandasnya.

Samsuri menambahkan, dengan kondisi saat ini harapannya agar masalah saat ini cepat selesai dan semoga saja secepatnya ada Bupati definitif. Oleh sebab semua OPD telah melakukan pengkajian agar tidak keliru, supaya masalah yang ada juga cepat selesai.

“Itu yang menyangkut penganggaran serta kebijakan strategis kedepannya harus ada bupatinya,”pungkasnya.(ham)

pemimpin umum kanalindonesia.com, caleg provinsi no urut 2, dapil jatim 9, Partai Perindo
WELAS ARSO