DPRD Trenggalek Sesalkan Ketimpangan Kebutuhan Masyarakat di Paparan RKPD Plt Bupati

Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek (kanalindonesia.com)
Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek (kanalindonesia.com)

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Keinginan masyarakat agar tercapai percepatan pembangunan seperti yang ditemakan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Trenggalek , Jawa Timur tahun 2020 bakalan berakhir mimpi di siang hari.

Hal ini dibuktikan dengan hasil pemaparan Plt Bupati Moch Nur Arifin pada Musrenbang tahun 2020 , Kamis, (21/03/2019) kemarin.

Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi anggran dan perekonomian masyarakat mengatakan indikator pelemahan usulan pembangunan melalui saluran button up atau musrenbang tingkat desa dan kecamatan hanyalah sebesar tujuh persen saja. Sedangkan usulan dari kelompok teknokrat atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melampaui enam puluh persen lebih.

“Itu posturnya bisa dilihat dari paparan Plt Bupati yang ketimpangannya sangat jauh,” ungkapnya,Jum’at,(22/3).

Sementara, pokok-pokok pikiran dari anggota wakil rakyat yang tersebar di 14 kecamatan dan 157 desa serta keluarahan hanyalah sebesar tiga persennya saja.

“Ada indikasi pula melemahkan dewan sebagai fungsi anggaran dan kontrol dalam hal ini,”jelasnya.

Politisi asal Demokrat ini mengaku kecewa adanya paparan Plt Bupati yang masih tidak peka terhadap proses pembangunan berbasis kerakyatan seperti digembar gemborkan Plt Bupati Moch Nur Arifin.

“Ini terlihat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat tidak peka. Hanya menuruti kemauan atasannya saja,”tandasnya.

Sementara itu, masalah lain muncul saat mencermati menurunnya belanja modal di tahun anggaran 2020 nanti. Padahal belanja modal sebelumnya yang berjumlah Rp 2,47 Miliar kini hanya berkisar diangka Rp 2,04 Miliar saja .

“Padahal alokasi anggaran telah naik dari sebelumnya kurang dari 2 Triliun sekarang jauh lebih dari itu,”terangnya.

Sementara Samsul Anam Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek menuturkan, pelaksanaan Musrenbang ini harus menjawab, tantangan, tuntutan serta keinginan masyarakat untuk pembangunan di tahun 2020.

“Ya harus dikaji nantinya kalau itu tidak relevan dengan keinginan masyarakat,”pungkasnya. (dik/ham)

WELAS ARSO