Endang Srikarti Sosialisasikan Kwalitas RTLH

 

Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani saat sosialisasi program perumahan.(mulyawan).

KENDAL – KANALINDONESIA.COM

Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), mengadakan sosialisasi program perumahan kegiatan peningkatan kwalitas Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) dan program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya ( BSPS ) di Boyolali ( 25/3).

BSPS sendiri merupakan salah satu program Satu Juta Rumah oleh Kementerian PUPR yang diselenggarakan dalam rangka mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Bantuan berupa sejumlah tabungan yang dapat dicairkan dalam bentuk pembelian bahan bangunan dengan jumlah Rp 17,5 juta.

Anggota DPR RI , Endang Srikarti Handayani mengatakan kegiatan ini menjalankan UU MD3 untuk menyampaikan kordinasi kepada Kementerian PUPR yang memberikan anggaran anggaran untuk rakyat.

“Keterkaitan dengan Rumah Tinggal Layak Huni ( RTLH ), dikarenakan saya Anggota DPR yang asli Putra daerah saya akan memperjuangkan masyarakat Boyolali agar mendapatkan bantuan dari Pemerintah,”katanya.

Pihaknya akan terus menjalankan UU MD3 memperjuangkan nasib rakyat,target di Boyolali untuk RTLH Endang menargetkan 1000 rumah layak huni akan tetapi dibagi menjadi 2 tahap.

“Masyarakat yang berhak menerima bantuan adalah kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta, dan memiliki atau menguasai tanah. Selain itu, belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah,” jelas Endang.

Sementara itu, Ahmad Fahmi selaku PPK Rumah Swadaya SNVT wilayah Jawa tengah.menjelaskan,menerima alokasi dari Dirjen pada ( 23/2/2019) untuk Jateng.Pihaknya mendapat alokasi sebanyak alokasi 12.350 unit di 21 kabupaten/kota, dimana untuk Boyolali mendapat alokasi 390 unit.

“Besaran bantuan sebesar Rp17,5 juta/unit untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni dengan adanya program BSPS ini mengubah rumah masyarakat yang layak huni Tahun anggaran 2019,”pungkasnya.(mul)