DPRD Trenggalek Sindir Banyak Jabatan Eselon Kosong

Guswanto, Wakil Ketua DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Guswanto, meminta pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat segera mengisii kekosongan pejabat dilingkup Pemkab Trenggalek yang mencakup eselon IV, III dan II.

Dikatakannya ,  kekosongan tersebut sangat mengganggu produk legalitas yang dihasilkan oleh Plt Dinas.

“Wewenang Plt  tidak mempunyai kebijakan yang luas,”katanya, Minggu, (24/3).

Politisi asal PDI Perjuangan ini melanjutkan pengisian kekosongan jabatan harus mengikuti mekanisme yang berlalu.

“Ada pejabat baru, peraturannya sendiri dari H- 6 bulan dan H+ 6 bulan. Yang artinya pejabat baru selama akhir masa menjabat tidak boleh mengisi kekosongan dengan batas waktu yang ditentukan,”lanjutnya.

Namun masih ada peluang untuk mengisi, boleh mengisi namun harus seizin Kementerian.

“Maka itu  BKD untuk segera meminta izin kepada Kemeterian dalam rangka mengisi kekosongan jabatan,” terangnya.

Sementara, dengan  kekosongan jabatan saat ini, tentu sangat mengganggu legalitas produk yang dihasilkan oleh pejabat Plt.

“Jelas  tidak bisa dijamin dalam kebijakan yang mengakut anggaran dan kebijakan lain,”tegasnya.

Dampak lain , minimnya jumlah sumber daya personil ASN saat ini. Karena dari jumlah pensiun dan pengisian tidak seimbang, ada lagi dari formasi PPPK juga belum berimbang.

“Selain jabatan struktural, di lingkup kecamatan juga banyak staf yang belum terisi, dengan rata-rata pegawainya kurang,”tandasnya.

Untuk itu dimungkinkan Sekretaris Desa (Sekdes) yang sudah ASN itu bisa ditarik ke pemkab selanjutnya untuk mengisi di semua OPD yang membutuhkan.

“Kalau kurang ya dari sekdes yang sudah PNS itu,” imbuhnya.

Terlebih menurut dia, berdasar undang-undang tentang pemerintahan desa, pemerintahan desa di kembalikan ke otonomi. Wewenang pengisian Sekdes akan kembali ke pemerintah desa sendiri.

“Silakan nanti itu dibahas kalau memang diperlukan,”pungkasnya. (ham)