DPRD Trenggalek Gelar Rapat Peripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2018

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur,  menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek, tahun 2018.

Samsul Anam Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan, berdasar undang-undang nomor 22 tahun 2014 serta PP nomor 3 tahun 2007, tentang Kepala Daerah setelah tiga bulan APBD berjalan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan terkait dengan keterangan pertanggung jawabannya kepada DPRD setempat.

“Secara konstitusi ini kewajiban bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban,”ucapnya, Senin (25/3).

Samsul menambahkan, apabila bupati belum menyampaikan, maka pihaknya juga punya kewajiban mengingatkan kepadanya untuk segera dilaporkan.

“LKPJ merupakan masukan dan saran serta koreksi oleh panitia khusus yang telah dibentuk. Dengan target penyelesaiannya sesuai PP ada waktu 1 bulan, dengan selambat-lambatnya pada tanggal 25 April nanti LKPJ sudah harus selesai,”imbuhnya.

Sementara, dalam LKPJ sendiri ada tiga unsur yakni bupati menyampaikan APBD kepada Pemerintah Pusat, kepada DPRD dan kepada Masyarakat. Namun Jika satu bulan tidak selesai maka tidak ada sanksi, tetapi pihaknya  menganggap APBD sudah berjalan dengan lancar saja.

“Alurnya seperti itu,”tandasnya.

Usai LKPJ,  maka DPRD langsung membentuk pansus tersendiri yang nanti hasilnya berupa hasil catatan strategis yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Daerah.

“Catatan strategis dari DPRD merupakan hasil yang senjutnya untuk dijadikan acuan dan pertimbangan pembangunan ditahun berikutnya agar pembangunan lebih baik,” terangnya.

Usai rapat Paripurna DPRD Trenggalek, langsung membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ dan selanjutnya akan disampaikan kembali kepada bupati. (ham)