Pemkab Minta Alat Peraga Berlogo Lambang Daerah Ditertibkan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Buntut dari pencatutan logo Pemkab dalam alat peraga kampanye (berupa kalender) salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden RI, membuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah sigap. Selain mengklarifikasi kepada kepada tim pemenangan paslon yang bersangkutan, rencananya Pemkab Trenggalek melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait agar segera dilakukan langkah-langkah penyikapan.

Sugeng Widodo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah ( Sekda) Kabupaten Trenggalek, menyatakan bahwa pencatutan logo Pemkab dalam alat peraga Pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

“Sesuai dengan peraturan yang berlaku kami melalui Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek akan terus berkoordinasi dengan aparat terkait termasuk Panwaslu maupun KPU agar menertibkan hal ini,” ungkap Sugeng Widodo, Jum’at, (29/3) di Trenggalek.

Ditambahkannya, sikap tegas ini diambil agar tidak ada asumsi keberpihakan pemkab terhadap salah satu calon presiden yang sedianya akan digelar pada 17 April bulan depan.

“Kita tidak ingin lambang daerah yang menempel di salah satu alat peraga salah satu calon itu ke depannya akan menimbulkan kesan anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek berpihak, padahal hal ini tidak diberkenankan bahkan menjadi larangan,” imbuhnya.

Sugeng Widodo juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Pemilu harus netral dan benar-benar harus ditekankan kepada seluruh ASN yang ada.

“Kita berharap terhadap kasus ini agar dapat segera dilakukan penertiban sehingga tidak semakin mengembang,” tandasnya.

Dia juga menegaskan pihaknya juga telah mewanti-wanti terhadap ASN agar selalu menjaga netralitas di pileg dan pilpres nanti agar tidak ada masalah dikemudian harinya serta menjaga stabilitas keamanan juga ketertiban di masyarakat.

“ASN harus netral di kontestasi demokrasi nanti,”tegasnya.

Apabila diketahui ASN tidak netral , tentu masih kata dia, sangsi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku menanti terhadap para abdi negara tersebut.

“kalau terbukti melanggar nanti pasti ada sangsinya,”pungkasnya. (ham)