Komisi I DPRD Trenggalek Minta Rencana Perbup Sampah Disingkronkan

Peny Sugiharti, anggota Komisi I DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Rencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang larangan buang sampah sembarangan di laut dan sungai , mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Kabupaten Trenggalek.

Hal ini berguna agar biota laut seperti penyu dan jenis ikan lainnya bisa berkembang biak secara alami karena terhindar dari pencemaran.

Peny Sugiharti, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan kondisi perariran utamanya laut yang ada di wilayah Trenggalek diakui sangatlah luas. Khususnya di wilayah Pantai Selatan Jawa.

“Pesisir selatan Jawa yang kita punyai ada di Kecamatan Watulimo, Munjungan dan Panggul, dengan luas yang mencakup 30 persen wilayah kabupaten,”ungkapnya, Jum’at, (29/3) di Trenggalek.

Namun begitu, masih kata Peny , pihaknya juga meminta adanya pembahasan dengan pihaknya agar singkron dengan peraturan daerah (perda) yang berlaku tentang sampah lingkungan.

“Kalau perda sampah lingkungan kita sudah ada, maka nanti agar tidak tumpang tindih silakan hal ini dibahas bersama,” katanya.

Peny membenarkan, jika  sampah yang dibuang ke sungai disaat banjir akan berkumpul di laut. Dari berkumpulnya sampah dilaut, maka biota laut akan menjadi rusak.

“Tak dipungkiri , saat ini yang telah ditemui adalah banyaknya jenis biota laut, seperti penyu dan ikan besar mati. Karena ditemukan sampah plastik di lambungnya,”ungkapnya.

Untuk itu, sangsi yang termaktub dalam perbup,  agar bisa dirasionalkan pihaknya sebab bersinggungan dengan masyarakat yang kini banyak bermukim di hulu sungai .

“Masyarakat kita banyka yang tinggal di tepian sepanjang sungai yang mengalirnya ke laut, maka harus kita jaga pula haknya untuk mendapatkan pemahaman,”tegasnya.

Sementara itu Moch Nur  Arifin, Plt Bupati Trenggalek mengatakan, perbup sampah plastik saat ini masih dikaji. Sebab Perda yang ada masih tentang manajemen pengelolaan sampah. Selain itu juga dilakukan pengecekan terkait pasal yang bisa mendukung perbup tersebut.

“Jadi harus dikaji benar bagaimana cara mengubur sampah mengelola sampah serta manajemen sampah, terutama sampah plastik,” imbuhnya.

Menurutnya, sampah plastik tidak bisa dilakukan dengan asal mengubur. Jika tidak sesuai, juga bisa mencemari air baku tanah. Itulah nanti yang akan dikaji lebih dalam di Perbup. Saat ini langkah awal akan diterapkan pada Adipura Desa, Kelurahan dan Dinas.

“Langkah itu akan menjadi sebuah komitmen mulai dari tingkat Desa. Semua ini dilakukan agar semua masyarakat mempunyai rasa memiliki, jadi tidak hanya di lakukan oleh komunitas maupun lainnya,”pungkasnya. (ham)