Plt Bupati Trenggalek Serahkan LKPD kepada BPK Jatim

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Trenggalek, Jawa Timur, H. Moch. Nur Arifin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jum’at (29/3).

Penyerahan LKPD ini dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan  Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018.

Dalam penyerahan ini Bupati Trenggalek, di dampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Agus Yahya dan Kepala Inspektur Kab. Trenggalek Bambang Setiadji.

Disampaikan olehnya, agenda yang pihaknya lakukan saat ini adalah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum diaudit pihak BPK.

“Setelah kita serahkan tentunya akan segera dilakukan review dan pemeriksaanoleh BPK,” tuturnya.

Ditambahkan Arifin, Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp. 1,7 Miliar dan terealisasi Rp. 1,82 Miliar atau naik  sebesar 102,28 persen dari besaran target yang ditetapkan.

“Alhamdulillah PAD kita naik melampaui dari target,”terangnya.

Sedangkan, dalam  belanja daerah pada tahun 2018 yang  diproyeksikan sebesar Rp. 1,94 Miliar,  terealisasi sebesar Rp. 1,74 Miliar atau sebesar 89,74 persen aari target yang ditetapkan.

“Itu rinciannya belanja tidak langsung Rp. 1.092.595.215.442,37 terealisasi Rp. 993.492.893.946,50 atau 90,93 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 853.451.559.392,41 terealisasi Rp. 752.929.170.714,37 atau sebesar 88,22 persen,”imbuhnya.

Pelaporan dalam bentuk LKPD tersebut, berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 dengan menggunakan parameter 12 indikator kinerja utama dengan realisasi.

“Indikatornya jelas jadi tidak sembarangan,”tegasnya.

Lebih lanjut pemimpin muda ini menambahakan, kini pihaknya tinggal menunggu  rekomendasi dari BPK setelah diproses.

“kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa dan rekomendasi-rekomendasi apa yang akan diberikan oleh BPK nanti,”lanjutnya.

Diharapkan Arifin,pasca dievaluasi tentu yang hasil akhir yang diinginkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diraih kembali untiuk kesekian kalinya.

“Semoga kita masih bisa WTP,  pasalnya laporan sudah kita susun sebaik-baiknya dan Pak Inspektur benar-benar mengawal betul, sedangkan  Bakeuda juga sudah bekerja maksimal,” tandasnya.

Harry Purwoko, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,  meminta jajarannya untuk melakukan pemeriksaan atas penyerahan LKPD Kabupaten Trenggalek ini. LKPD akan dibahas dengan 4 aspek, yaitu penyajian laporan keuangan, pengungkapan laporan keuangan, efektifitas serta pelaporan terhadap undangan-undangan.

“Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari, yang nantinya hasil pemeriksaan ini disampaikan kembali kepada daerah yang bersangkutan,”pungkasnya.(ham)