Buntut Gagalnya Penyerahan SK Kenaikan Pangkat, Dewan Trenggalek Bersikap

Husni Taher Hamid , anggota Komisi I DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Akibat gagal diserahkannya Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, oleh Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin, membuat kalangan anggota DPRD setempat bersikap.

Pihak legislator sedianya segera memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek Joko Irianto untuk didengar keterangannya atas peristiwa yang dianggap memalukan tersebut.

Sebelumnya agenda penyerahan SK kenaikan pangkat ASN pemkab itu bersamaan dengan upacara bendera peringatan HUT  Korpri. Namun SK itu batal diserahkan secara simbolis akibat diduga banyak ASN yang telat hadir serta dianggap orang nomor satu, ASN tidak tertib dalam melaksanakan upacara bendera, Kamis, (28/3).

Husni Taher Hamid, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan peristiwa batalnya penyerahan SK kenaikan pangkat ASN dalam rangkaian upacara bendera di HUT Korpri tersebut sangatlah memalukan.

“Ini tindakan yang memalukan menurut saya, dan bukti ASN di lingkup Pemkab Trenggalek tidaklah mencerminkan kedisiplinan,”ungkapnya, Minggu, (31/3).

Terhadap masalah yang muncul ini, pihaknya mengaku prihatin atas apa yang dinamakan pembinaan terhadap aparatur yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat.

“Ini pembinaan yang gagal dan harus ada yang bertanggungjawab utamanya kepala daerah yakni wakil bupati,”tegasnya.

Politisi bergelar Doktor ini pun juga menjelaskan, kenapa dirinya menyebut Moch Nur Arifin sebagai Wakil Bupati bukan Plt Bupati, karena menurutnya jabatan Plt Bupati sampai sekarang itu tidak ada.

“H Moch Nur Arifin itu bukan Plt Bupati, tapi masih wakil bupati,” tandasnya.

Dia juga menilai banyaknya permasalahan termasuk hal yang memalukan itu termasuk belum adanya kejelasan posisi jabatan mulai Bupati sampai kepada pejabat eselonnya. Sehingga dimungkinkan para staf di ASN seperti diibaratkan tidak mempunyai pimpinan hingga berakibat seperti tidak punya kepercayaan diri.

“Lihat saja kepla dinasnya banyak yang Plt , logis saja jika mereka seolah tidak punya pimpinan di dinasnya lalu seenaknya walau upacara itu harus hikmad,”terangnya.

Untuk itu , politisi asal Hanura ini segera merapatkan dengan komisinya yang kemungkinan akan segera ditindaklanjuti dengan pemanggilan Sekda Joko Irianto.

“Posisi sekda harusnya membantu wabup, kenapa harus meninggalkan upacara dan itu dilihat banyak pihak tidak hanya ASN saja,”tuturnya.

Sementara Husni juga berpesan kepada  977 ASN di lingkup Pemkab Trenggalek yang menerima kenaikan pangkat jika SK itu sudah berlaku walaupun ada peristiwa tersebut.

“Walau ada insiden SK itu tetap berlaku,”pungkasnya.(ham)