Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Kepentingan Nasional

pertemuan-jokowi-dan-prabowo-untuk-kepentingan-nasionalKANALINDONESIA.COM : Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto pada Senin (31/10/2016) lalu di Bogor, justru untuk kepentingan nasional, di tengah munculnya ketegangan menjelang Pilkada serentak khususnya di Jakarta. Sedangkan demo pada 4 November itu untuk mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memproses hukum Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan penistaan agama.
Demikian yang mengemuka dalam dialektika demokrasi ‘Makna Pertemuan Jokowi – Prabowo’ bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto, politisi PDIP Marurar Sirait, pengamat politik dari SMRC Sirojudin Abbas, dan Rachmat Badja dari Universitas Al-Azhar di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Fadli Zon mengatakan jika pertemuan itu untuk kepentingan nasional yang lebih besar, Gerindra pasti mendukung. “Semua pasti setuju. Tapi, Gerindra tetap kritis agar ada check amd balances, dimana kalau tidak ada oposisi, mau menjadi apa bangsa ini?” kata Waketum Gerindra itu mempertanyakan.
Demikian juga dengan demo 4 November, ini kata Fadli, hanya untuk mendorong proses hukum terhadap Ahok. Sebab, kalau tidak ada proses hukum bisa menjadi ekskalasi kekuatan besar dan bisa mengancam desintegrasi bangsa.
“Jadi, demo itu aspirasi masyarakat untuk penegakan hukum terhadap,” tambahnya.
Karena itu Fadli meminta Presiden Jokowi melakukan proses hukum, kalau tidak, berarti memberi ruang untuk radikalisasi itu sendiri.
“Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Maka, jangan ada diskriminasi, dimana ada kesan Presiden Jokowi melindungi Ahok. Itulah yang kita ingatkan dengan demo ini. Tidak akan chaos, kalau chaos semua akan rugi,” pungkasnya.
Sementara itu Novanto, mengapresiasi pertemuan kedua negarawan tersebut yang saling menunjukkan sebagai pimpinan yang rendah hati, meski dalam Pilpres Juli 2014 silam sebagai rival yang keras.
“Jadi, pertemuan kedua tokoh itu justru menjadi teladan bagi anak-anak bangsa ini. Terutama untuk membicarakan masalah sosial politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar,” tambahnya.
Maruarar Sirait menilai pertemuan itu merupakan budaya politik yang positif. Justru kita beruntung memiliki dua tokoh nasional, yang mengerti kapan harus bertarung, kapan harus saling mendukung, dan damai.
“Pengaruhnya banyak positifnya, dan ini menunjukkan rakyat Indonesia senang berdamai. Untuk itu tiga Cagub DKI Jakarta bisa mengambil pelajarn dari Jokowi – Prabowo itu,” kata anggota Komisi XI DPR RI itu.
“Politik itu dinamis. Dimana Jokowi dan Prabowo saling menghargai. Hanya saja mungkin dengan pertemuan itu ada yang senang, dan ada yang tidak, namun tensi politik dalam sehari ini terbukti menurun,” jelasnya.
Sirojudin berpendapat pertemuan itu mengonfirmasi posisi Jokowi yang sedang berada di puncak kekuasaan sebagai Presiden RI. “Jokowi bisa mentransendensi dirinya sebagai politisi dengan kemampuan mengonsolidasi kekuatan politik, dan merangkul parpol-parpol yang berseberangan. Bahkan yang oposisi menjadi kawan dengan baik. Gerindra pun mulai sejalan dengan pemerintah,” tutur Sirojudin.
Kedua, dalam konteks global, ada kecenederungan sejumlah kelompok radikal berupaya menarik Indonesia ke dalam pusaran konflik di Timur Tengah.
“Psikologi konflik itu kencang. Dan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia, kalau masuk ke dalam pusaran konflik itu (ISIS), maka dunia akan kehilangan penyeimbang negara muslim yang demokratis, moderat, tolerans, menghargai keragaman, pluralism, dan damai, yang satu-satunya adalah Indonesia,” tegas Sirojudin.
Nah, Jokowi menurut Sirojudin, menangkap gejala tersebut, dan mereka ini akan memanfaatkan kasus Ahok sebagai panggung politik. Oleh sebab itu wajar kalau Jokowi melakukan pertemuan dengan Parbowo, yang memiliki dukungan besar itu tidak sampai terseret ke dalam konflik tersebut. Tapi, kalau Pak Fadli Zon, ikut demo, berarti Gerindra ada pada pusaran itu. Padahal, kalau tidak ikut turun ke jalan, maka kelompok-kelompok radikal itu akan makin teralinasi. “Makanya, pemerintah harus mempersempit ruang gerak mereka untuk masuk perangkap ISIS itu,” pungkasnya.
Namun kata Badja, tidak tepat kalau sentimen radikalisme itu berada di belakang Prabowo, karena beliau ini tidak  memiliki pengaruh terhadap kelompok radikal.
“Bahwa tergabungnya FPI, HTI, Salafi, dan ormas Islam lainnya kecuali NU dan Muhammadiyah, itu disatukan oleh isu bersama. Yaitu dugaan penistaan agama. Untuk itu harus diproses hukum agar segera ada jawaban bersalah atau tidak. kalau misalnya tidak terbukti bersalah, maka jawaban hukum itu dengan sendirinya akan menurunkan eskalasi kemarahan masyarakat,” ungkapnya.(ZAL)