Pemkab Trenggalek Segera Lakukan Lelang Jabatan Eselon II

Joko Irianto, Sekda Kab Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur segera akan melakukan pelelangan jabataban pada tujuh posisi eselon II di beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)  yang kini mengalami  kekosongan.

Rencana pelaksanaan ini akan dilakukan pasca turunnya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri(Mendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu telah dibentuknya Tim Panitia Seleksi (Pansel).

“Setelah adanya rekomendasi Pemkab telah membentuk Pansel dan akan melakukan rapat untuk menentukan jadwal pelaksanaan lelang jabatan,”kata Joko Irianto, Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Trenggalek, Kamis,(16/5) di Trenggalek.

Dikatakan mantan Kadis Pariwisata dan Budaya ini,  tujuh posisi yang nantinya dilelang, diantaranya, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek  Bidang Kesra, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH).

“Tiga posisi itu yang akan dilelang,” ucapnya.

Sementara, untuk jabatan kepala dinas yang lain juga akan dilakukan lelang seperti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan satu kepala badan.

“Kepala Badan Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD),”lanjutnya.

Sekda Joko Irianto menambahkan, ada dua posisi eselon II atau setingkat Kadis yang juga akan segera diajukan pula. Karena pejabatnya telah memasuki masa purna tugas.

“Kadis Pertanian dan Pangan juga Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Komindag ) sedang kita usulkan karena telah pensiun,”tambahnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan itu karena rekomendasi dari Kemendagri telah terbit untuk dilakukannya lelang jabatan pejabat tinggi pratama setingkat eselon II atau kepala dinas.

“Selain mendagri juga dari KASN,”jelasnya.

Dengan begitu, Pansel segera dibentuk sebagai tindaklanjut pelaksanaannya.

“Pansel itu beranggotakan lima orang diantaranya Sekda, sebagai ketua, Kepala BKD bertindak sekretaris, tiga orang dari akademisi , Kepala BKD Propinsi dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) II di Surabaya,”terangnya.

Hal ini menurutnya akan menjabawab pertanyaan dari issu yang berkembang akan terhambatnya program pemkab karena kekosongan pejabat kadis yang mempunyai kewenangan dalam penyerapan anggaran pada APBD.

“Mudah-mudahan ini akan segera menjadi solusi karena posisi itu penting sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan penyerapan anggaran,”pungkasnya.(ham)