PDIP Trenggalek Protes Hasil Pileg di KPU

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur melakukan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, akibat Calon Legislatifnya (Caleg) yang ikut kontestasi di Pemilu serentak 9 Pebruari kemarin merasa dirugikan.

Perwakilan dari seluruh PAC PDIP se-Kabupaten Trenggalek datang ke KPU, langsung diterima komisioner KPU Trenggalek, Suripto.

Ketua DPC PDIP Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu Trenggalek pada 4 Mei 2019.

“Laporan itu tentang temuan yang tidak sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara, di tingkat kecamatan, seperti  di TPS 4,  12, 20, Kelurahan Surondakan, dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumber Gedong, keduanya berada di Kecamatan Trenggalek,”ungkapnya, Kamis,(16/5).

Politisi muda ini menambahkan, pada DAA 1- DPRD Trenggalek Kabupaten untuk Kecamatan Trenggalek, dengan model C 1 plano DPRD Kabupaten Trenggalek tidak sinkron atau tidak sesuai pada perolehan suara PDI-P yang di Kelurahan Surondakan tepatnya TPS 4.

“Pada DAA 1 tertulis suara 24 suara, tetapi di C 1 plano tertulis 26 suara. TPS 12 DAA1 tertulis 16 suara, tetapi C 1 Plano tertulis 26 suara. TPS 20 DAA1 tertulis 10 suara, tetapi di plano C1 16 suara. Di Kelurahan Sumber Gedong di TPS 16 pada DAA1 tertulis 22 suara, tetapi di C1 Plano tertulis 27 suara. Di TPS 12 partai PAN di DAA1 tertulis 3 suara, tetapi di C 1 plano tertulis 1 suara. Kemudian ada suara tidak syah pada DAA 1 tertulis 8 suara, tetapi C 1 plano tertulis 9 suara,”terangnya.

Atas kejadian tersebut kata Doding, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Trenggalek, pada tanggal 4 Mei 2019 menyatakan, terlapor Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Trenggalek, secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi.

“Itu kita laporan resmi,”tandasnya.

Selanjutnya, masih keterangan Doding, Bawaslu memerintahkan terlapor, untuk melakukan pengecekan, dan rekapitulasi ulang data, untuk Kelurahan Surondakan pada TPS 4, 12, 20, dan Kelurahan Sumbergedong di TPS 16 dan 12, Kecamatan Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kedatangan PDI-P ke KPU ini, agar keputusan Bawaslu itu untuk dilaksanakan secepatnya,”tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU Trenggalek Suripto, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menjelaskan pada PDI-P, bahwa KPU Kabupaten Trenggalek, tidak bermaksud tidak untuk menindak lanjuti. Akan tetapi pihaknya sudah menindak lanjuti putusan Bawaslu Trenggalek, dengan melakukan koreksi administratif, terhadap putusan Bawaslu.

“Kita masih melakukan koreksi bukan tidak mau menindaklanjuti,”tambahnya.

Ditegaskan Suripto, kini  pihaknya juga telah melakukan banding atas  keputusan Bawaslu Trenggalek. Alasannya putusan Bawaslu dalam persidangan itu masih kabur, karena pihak KPU sendiri masih melakukan rekapitulasi dan belum selesei.

“Mana yang melanggar administratif?”katanya balik tanya.

Sementara materi yang dituntut pada persoalan yang ada di TPS, pihaknya mengatakan jika keputusan itu sudah diluar rekapitulasi.

“Hasil rekapitulasi di TPS itu lho sudah selesei,”tandasnya.

Menurut Suripto, justru berpandangan hal itu bukan persoalan administratif, tetapi menyangkut hasil. Maka protes itupun dianggapnya salah kamar.

“Perselisihan hasil pemilu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konsitusi, bukan kewenangan Bawaslu,”pungkasnya.(ham)