Bersihkan dari Praktek Korupsi, Trenggalek Menuai Pujian dari KPK

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Semangat tinggi yang dihadirkan Moch Nur Arifin dalam kepemimpinannya di Trenggalek , Jawa Timur, untuk tidak terjadi budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerahnya akhirnya menuai pujian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bersama dengan 37 pemerintah daerah yang lain , baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, Kabupaten Trenggalek mendapat penilaian baik dari lembaga anti rasuah itu.

H Moch Nur Arifin, yang sebentar lagi dilantik menjadi Bupati Trenggalek definitif mengatakan, Pemkab Trenggalek menindaklanjuti himbauan KPK ini dengan menerbitkan surat edaran Bupati nomor : 700/883/406.008/2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan, Idul Fitri 1440 Hijriyah tertanggal 22 Mei 2019.

“Surat edaran yang kita buat agar menjauhkan kita dari budaya KKN sesuai arahan KPK,”ungkapnya, Senin,(27/5) di Trenggalek.

Maka itu, untuk pujian yang diterima dari KPK mungkin sudah sewajarnya karena semangat itu tmbuh seiiring dengan disiapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Budaya Integritas yang kontennya anti segala bentuk korupsi.

“Toh kita memang sedang menggodok ranperda Budaya integritas bersama DPRD Kabupaten Trenggalek,”tegasnya.

Dikatakannya, sesuai dengan edaran tidak menerim parsel, tentu pegawai/ penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/ parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Pasalnya penerimaan gratifikasi dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik dan resiko sanksi pidana,”katanya.

Dilanjutkan dia, berdasarkan UU 20 tahun 2001, apabila PNS/ Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja.

“Inspektorat selalu mengawasi gerak dan gerik para ASN di lingkup Pemkab Trenggalek,”tuturnya.

Hal yang dilarang lainnya, permintaan dana sumbangan dan atau hadiah sebagai THR baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara.

“Tidak boleh meminta-minta sumbangan untuk kepentingan hari raya,”tuturnya.
Selain gratifikasi, Arifin, melalui edaran ini memerintahkan kepada pimpinan instansi atau lembaga pemerintah untuk melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi sepertihalnya operasional untuk kegiatan mudik lebaran.

“Jangan memakai fasilitas Negara untuk kepentingan lebaran nanti seperti mobil dinas plat merah,”tandasnya.

Maka itu , Arifin menegaskan , jika kepemimpinnanya sudah sesuai aturan dan arahan dari lembaga antii rasuah agar terhindar dari praktek korupsi di Pemkab Trenggalek.

“Itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai Aparatur Pemerintah,” pungkasnya.(ham)