​Sidang Gugatan Warga Rw 05 Tak dihadiri BPN

Supriyono, salah satu kuasa hukum RW 05

KANALINDONESIA.COM : Sidang perdana Gugatan warga  Rw /05 Kelurahan Semampir pada Pemerintah Kota ( Pemkot ) Kediri mulai disidangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jatim yang dilakukan pada Selasa 08/11, Namun sidang tak dihadiri oleh Pemkot dan juga Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kota Kediri yang telah menerbitkan Sertifikat pada tahun  2002.
Supriyo salah satu kuasa Hukum warga  Kelurahan Semampir khususnya RW  5 dalam keteranganya mengatakan, jika sidang Gugatan kemarin telah disidangkan oleh PTUN Jatim, pihak tergugat yaitu BPN dan Juga Pemkot tak menghadiri undangan sidang tersebut ” kita menggugat terlebih dahulu BPN yang telah menerbitkan sertifikat atas nama Pemkot Kediri ” kata Supriyo saat ditemui di kantor Kelurahan Semampir Kota Kediri Rabu (09/11/2016).

Lebih lanjut Supriyo menjelaskan, pihak BPN dan Juga Pemkot tak memberikan penjelasan kenapa tak menghadiri sidang ” alasan mereka nggak jelas, namun mereka berjanji pada sidang selanjutnya mereka akan datang” kata Supriyo

Disisi Lain, pihak Pemerintah pada saat ini akan mengumpulkan warga untuk sosialisasi pasca penutupan  warga Eks lokalisasi ” lokalisasi kan sudah lama ditutup namun kenapa saat ini warga dikumpulkan lagi ” imbuh Priyo dengan menunjukan surat undangan yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan .Pungkas priyo
Untuk diketahui Pada berita sebelumnya dituliskan eks lokalisasi Menggugat Pemkot Kediri yang akan mengusur para PSK dan warga. Selain itu Kepemilikan Sertifikat hak Pakai (SHP) No 17 tahun 86 dan SHP NO 50 – 52 pada tahun 2002 atas nama Pemkot Kediri yang di terbitkan oleh BPN kota Kedir dipertanyakan ke absahanya oleh Warga. 
SHP itulah yang dijadikan senjata oleh pemerintah kota Kediri yang bakal mengusur warga dan lahan kami akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) info tersebut didapat dari pemerintah kota Kediri. Kata Imam Ansori salah satu warga RW 5.(Gendut Marmoyo )