Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Susun Pendapat Hukum

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga menyusun pendapat hukum yang akan disampaikan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Namun pelaksanaan RPH sendiri belum dapat dipastikan, lantaran masing-masing hakim memiliki jadwal RPH dalam rentang waktu 24 hingga 27 Juni 2019.

“Betul, saat ini masing-masing hakim masih menyusun pendapat hukum yang akan dibahas dalam RPH,” ujar anggota hakim I Dewa Gede Palguna, Senin (24/06/2019).

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan dalam RPH tersebut hakim akan menentukan putusan perkara secara tertutup. Jika ada pendapat hakim yang berbeda, maka tetap dimuat dalam petikan putusan.

“Dalam RPH itulah majelis hakim membahas dan menentukan putusan,” kata Fajar.

Ia memastikan belum ada perubahan jadwal sidang pembacaan putusan hingga saat ini. Sidang tetap akan diadakan pada 28 Juni 2019 dan digelar terbuka untuk umum.

Dia mengatakan RPH berlangsung sejak selesai persidangan pada Jumat lalu hingga sebelum sidang pembacaan putusan.

“RPH mulai jam 9. Sejauh ini agenda pengucapan putusan masih tetap,” katanya.

Sejak pengucapan itu, lanjut Fajar, putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lagi dan wajib dilaksanakan.