Wakil Sekretaris DPW Partai Nasdem Jatim Kecewa Penghitungan Ulang Suara Hasil Pemilu 2019 yang Dilaksanakan KPU Pamekasan

Proses Penghitungan Ulang Hasil Suara Pemilu 2019 KPU Pamekasan yang Menuai Kekecewaan Wakil Sikjen DPP Partai Nasdem Jatim

PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Wakil Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur mengaku kecewa atas pelaksanaan penghitungan ulang suara hasil pemilu 2019 menindaklanjuti surat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, untuk menggunakan model uji DA1- DPR dengan DA1 Plano-DPRI, Sabtu(21/06/2019).

Perbaikan Formulir Model DA.1 DPRI dengan formulir DA.1 Dewan-DPR RI Partai Nasdem yang melaksanakan KPU Pamekasan yang memenuhi kekecewaan Wakil Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur yaitu, untuk Kecamatan Larangan dan Kecamatan Propo Pamekasan.

Pasalnya, anggota Partai Nasdem jatim ini tidak diizinkan oleh KPU Provinsi untuk mengecek atau menggugat hasil data partainya sendiri, karena forum tersebut bukan rekapitulasi.

“Kami sedikit kecewa terhadap permintaan KPU Provinsi, karena pihak kami tidak berhak untuk mengecek atau menggugat hasil perbaikan data itu,” kata Wakil sekretaris DPW Partai Nasdem Jatim, Dedi Ramanta.

Dalam mandat itu, pihaknya hanya diperintahkan oleh pihak KPU Provinsi untuk melihat dan menyaksikan penghitungan hasil Pemilu 2019 untuk perbaikan data Partai Nasdem di dua kecamatan itu.

Kendati demikian, menurutnya acara ini sangat unik di Pemilu 2019 kali ini. Apalagi, tahap rekapitulasi sudah selesai secara nasional.

“Ini unik sekali, pihak-pihak yang berhak bersuara memberikan pendapat atau sanggahan tidak boleh berbicara. Bagian ini masih belum memasukkan rekapitulasi, sedangkan tahapanya sudah selesai,” imbuhnya penuh heran.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menuturkan, KPU Pamekasan sudah melakukan putusan penanganan di dua kecamatan Propo dan Larangan untuk memberlakukan DA1 Plano untuk memperbaiki berita acara di rekapitulasi tingkat Kabupaten.

“Kami hanya menjalankan mandat dari KPU RI, selebihnya akan kami kembalikan lagi,” jelas Aang Kunaifi, Kamisioner Bawaslu Provinsii Jawa Timur.

Dalam perbaikan tersebut, ditemukan ada data perubahan dalam pembukaan Plano. perubahan tersebut sudah menjadi keputusan yang dilakukan pihak KPU untuk memperbaikinya. (Ifa / Nang)