Pemkot Kediri Tak Bisa Gusur Warga RW 5 Karena Masih Proses Hukum

Lahan Yang Akan Digusur Pemkot Kediri
Lahan Yang Akan Digusur Pemkot Kediri

KANALINDONESIA.COM : Sidang ke 2 gugatan warga Rw 5 Kelurahan Semampir, Kota Kediri terkait Surat Hak Pakai ( SHP) No 50 yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot ) Kediri akan dilaksanakan hari ini, Rabu (16 / 11/2016) di PTUN Surabaya Jatim.

Selain menhadiri sidang, pihak kuasa hukum warga RW 5, juga berencana mengajukan gugatan susulan atas SHP No 52 dan juga No 17.

Supriyo, salah satu kuasa hukum warga dalam keteranganya mengatakan, jika memang benar agenda sidang SHP No 50 Saat ini, kami barusan menerima panggilan mendadak dari PTUN kalaupun hari ini ditunda mungkin Rabu pekan depan.

“Iya tadi barusan di informasi oleh PTUN, jika hari ini agenda sidang gugatan SHP No 50,”ungkap Priyo, melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (16/11/2016).

Selain sidang ke dua atas gugatan SHP No 50, Kuasa hukum warga juga mendaftarkan gugatan kedua atas SHP No 52 dan 17, karena bukti-bukti atas Kepemilikan warga sudah lengkap .

“Memang yang gugatan awal adalah SHP No 50 dan saat ini sudah masuk sidang, karena bukti sudah lengkap. Dan sekarang gugatan susulan atas SHP No 52 dan 17 yang juga punya warga RW 5 Kelurahan Semampir, “kata Priyo.

Lebih lanjut Priyo mengatakan, jika sidang perdana atas SHP No 50 yang dilaksanakan pada pekan lalu tak dihadiri oleh pihak BPN maupun Pemkot Kediri.

“Kalau mereka nggak datang lagi dalam sidang ke dua ini ya silahkan itu hak mereka,”tutur Priyo.

Priyo juga menambahkan, jika gugatan atas SHP No 50,52 dan 17 sudah didaftarkan ke PTUN otomatis pihak Pemkot Kediri tak bisa semena-mena menggusur warga.

“Jika belum ada inkracht hukum maka status lahan masih quo dan hanya hakim PTUN yang punya wewenang,”imbuh Priyo.

Sementara itu, Iwan Tarwan Kepala Badan Pertanahan Negara(BPN) Kota Kediri dalam keteranganya beberapa waktu lalu mengatakan, jika pihak BPN siap saja apa yang menjadi keputusan pengadilan.

Iwan juga mengatakan, jika dalam pembuatan SHP beberapa waktu lalu tak ada keberatan warga namun kenapa saat ini mereka mempermasalahkan hal tersebut.

“Saat pensertifikatan dulu tidak ada keberatan dari warga. Makanya diterbitkan hak pakai an. Pemkot,”ungkap Iwan.

Iwan juga menambahkan jika pihak BPN juga sempat diajak koordinasi dengan pihak Pemkot Kediri terkait dengan gugatan yang dilayangkan warga.

“Hari jum’at (11/11/2016) kemarin sempat dirapatkan di Pemkot dan pihak kami tidak memberikan informasi apapun karena sedang dalam proses pengadilan. Tunggu keputusan PTUN saja,”terang Iwan.

Masih dikatakan Iwan, Ia mengaku tak menghadiri sidang perdana karena ada hal yang lebih penting dan pihak BPN sudah Konfirmasi ke Hakim.

“Pihak kami sudah konfirmasi kepada hakim, kuasa kami tidak bisa hadir, di minggu berikutnya insya Allah hadir,”pungkas Iwan.(G Marmoyo)