Kamis Putusan MK, Relawan Jokowi Tak Turun Ke Jalan

Istimewa
Istimewa

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi mempercepat Sidang Pleno Pengucapan Putusan perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi Kamis, 27 Juni 2019, siang hari. Jadwal ini lebih cepat dibandingkan batas akhir sidang putusan pada Jum’at, 28 Juni 2019.

Terkait sidang pleno putusan MK ini, Relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyatakan diri tidak akan turun ke jalan saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis, 27 Juni 2019. Mereka lebih memilih menunggu di rumah atau markas relawan lainnya.

Salah seorang dedengkot relawan Jokowi, Eko Sulistyo, menegaskan, sejak proses politik berlangsung, dari Pemilu 17 April, rekapitulasi KPU hingga sidang MK, relawan Jokowi menyatakan diri tidak melakukan aksi-aksi jalanan.

“Relawan memutuskan ada di rumah dan di markas-markas pemenangan. Tidak turun jalan dan hanya membuat kegiatan yang sifatnya mensyukuri kemenangan Jokowi-Amin,” kata Eko Sulistyo dalam halal bihalal Keluarga Besar Seknas Jokowi di Jl. Cirebon, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019

Terus Kawal Jokowi

Dalam kesempatan ini, Relawan Jokowi menekankan tidak akan selesai berjuang pasca Pilpres 2019. Mereka akan terus mengawal kepemimpinan Jokowi pada periode keduanya.

“Tugas kita sebagai organisasi adalah mengawal program politik dan pembangunan pemerintahan Pak Jokowi lima tahun ke depan,” kata Wakil Ketua Umum DPN Seknas Jokowi Rambun Tjahjo.

Tak kalah pentingnya, yakni pertarungan melawan kekuatan yang anti NKRI, Pancasila dan keberagaman. Sebuah perang yang berat karena menyangkut nilai-nilai kebangsaan melawan kekuatan nilai, dan kebudayaan asing yang menyusup menggunakan agama.

“Jadi tantangan kita bersama dari kekuatan pendukung Pak Jokowi adalah menjaga dan memelihara persatuan Indonesia, dan ideologi Pancasila sebagai pedoman keberlangsungan kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia,” kata Rambun.

Ketua panitia halalbihalal DPN Seknas Jokowi, Sereida Tambunan, menambahkan halalbihalal momentum merekatkan persaudaraan dan merajut persatuan. Terpenting, menghilangkan permusuhan pascapesta demokrasi pada 17 April lalu.

“Mari kita untuk melanjutkan pembangunan dan siap terhadap berbagai tantangan-tantangan yang akan dihadapi,” ajak Sereida.

Halalbihalal ini diikuti perwakilan Dewan Pimpinan Provinsi seluruh Indonesia dan ratusan pengurus dari Jabodetabek. Tema halalbihalal yakni ‘Satu Hati Satu Kebersamaan Satu Keluarga Besar’ Seknas Jokowi.

Ajang silaturahmi ini diakhiri doa bersama untuk kelancaran sidang Peselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) agar berjalan lancar. Seluruh relawan Jokowi akan tetap mengawal sampai putusan MK pada Kamis, 27 Juni 2019.

Sikap Tegas Kapolda

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo menegaskan, Polri melarang adanya kegiatan massa di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis 27 Juni 2019. Jika ada aksi massa, Polri akan mengimbau massa membubarkan diri.

Didampingi Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, Irjen Gatot mengatakan, Polri melarang adanya aksi di sejumlah obyek vital yang memiliki potensi kerawanan. Di antaranya gedung KPU, Bawaslu, Komples DPR/MPR dan lainnya. Dia mengatakan, adanya aksi ini bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Irjen Gatot meminta masyarakat bisa memahami hal itu. Polri tidak akan memberi toleransi. Dia mengaku tidak ingin insiden kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 lalu terulang. Jangan sampai adanya aksi-aksi nantinya disusupi oknum tertentu sehingga terjadi kerusuhan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat banyak.

“Kita mengimbau ke seluruh konponen masyarakat kegiatan seperti di MK dan kegiatan lain itu kan disiarkan langsung oleh teman-teman media. Nonton saja dari rumah. Kegiatan ini kita serahkan sesuai konstitusi ke hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian di KPU berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan sop tentunya,” jelasnya.

Dia menegaskan, Polri akan membubarkan massa jika tetap melaksanakan aksi di gedung MK dan sekitarnya. Polri akan melakukan pembubaran aksi massa sesuai dengan tahapan-tahapan.

“Kita kan sudah punya protap, tahapan-tahapannya, pada intinya kita melarang kegiatan massa yang berada di depan MK sampai dengan nanti putusan sidang MK. Termasuk juga yang ada di KPU, kecuali memang undangan-undangan yang akan hadir di lokasi. Baik itu di MK maupun di KPU. Kalau memang ada datang, kita mengimbau mereka membubarkan diri, ada tahapan-tahapan dan proses SOP untuk mengantisipasi ini,” jelasnya.