Silpa APBD 2018 Trenggalek Capai Ratusan Miliar

TRENGGALEK,KANALINDONESIA.COM: Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin, mengungkapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018 terdapat angka Rp 240 Miliar lebih.

Hal ini disampaikan orang nomor satu di kabupaten penghasil tempe kripik saat memberikan nota penjelasan Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun 2018, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Jum’at (21/6).

“Silpa kita memang cukup besar tapi tentu ada penyebabnya,” ucapnya.

Dari hasil yang dihimpun, tahun 2018 pendapat daerah dianggarkan Pemkab Trenggalek sebesar Rp 1,8 Triliun. Dan realisasi Rp 1,824 Triliun.

“Terdapat capaian yang terlampaui Rp. 40,7 Miliar atau 2,28 persen,”ungkapnya.

Sedangkan pendapatan asli yang dianggarkan Rp. 220,244 Miliar terealisasi Rp. 233 Miliar atau terdapat pelampauan Rp. 13,5 atau sebesar 6,16 persen,”imbuhnya.

Namun hitungan terakhir terdapat Silpa yang secara angka cukup besar , Bupati Moch Nur Arifin berpendapat hal yang sangat logis karena banyak faktor.

“Masalahnya banyak Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tersendat penyerapannya,”ucapnya.

Seperti halnya bantuan untuk pemindangan di kelompok nelayan Prigi yang dianggarkan Rp 1 Miliar lebih ternyata juga belum bisa terserap.

“Persiapan belum matang untuk lelangnya hingga harus belum terserap,”katanya.

Belum dana yang lain yang membuat anggaran yang cukup besar tersebut belum terserap sehingga membuat Silpa pada tahun 2018.

“Biar nanti dewan yang membahas ini dan kita bersama OPD akan mempertanggungjawabkan semuanya,”imbuhnya.

Dijelaskannya, dalam paripurna ini kewajiban Pemkab Trenggalek sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tentang Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

“Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran itu berakhir,” jelasnya.

Dalam penyampaiannya, Mochamad Nur Arifin menuturkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2018 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis aktual.

“Ada tujuh laporan dalam LKPJ ini, yang meliputi realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), Neraca, laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK),”tegasnya.

Dalam sidang Paripurna ini Bupati Trenggalek bersyukur hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai target eksekutif dan legislatif.

“Tiga tahun berturut-turut mendapatkan WTP, menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah semakin baik dan akuntabel. Menurut Mochamad Nur Arifin capaian ini harus tetap dipertahankan,”pungkasnya.(ham)