Sudah Tak Ada Celah Upaya Hukum Lain Lagi, Bagi Prabowo

istimewa
istimewa

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM; Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, mengakui dirinya masih akan mencari jalan penyelesaian hukum yang lain setelah seluruh gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya Prabowo ini pasti akan sia-sia karena Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Dalam konferensi pers di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo mengakui dirinya merasa kecewa dengan Putusan MK yang menolak seluruh gugatan yang diajukan dirinya bersama Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Prabowo mengaku masih akan mencari jalan hukum yang lain setelah berkonsultasi dengan tim hukum kubu paslon 02.

“Keputusan ini sangat mengecewakan kami dan para pendukung. Namun kami tetap menghormati putusan ini. Sesuai kesepakatan, kami akan tetap patuh pada jalur konstitusi kita,” kata Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Prabowo mengakui dirinya masih akan berkonsultasi dengan tim hukum kubu paslon 02. Hasil konsultasi ini akan dijadikan pertimbangan, apakah masih bisa menempuh jalur penyelesaian hukum yang lain. “Kami akan berkonsultasi terlebih dulu dengan tim hukum kami. Apakah masih bisa menempuh jalur hukum yang lain,” ujar Prabowo.

Baca:  Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 5 Duta Besar Negara Sahabat

Sebelumnya MK memang telah menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan putusan ini, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tetap memenangkan Pilpres 2019.

“Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil Pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Mengacu UU No 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan MK memang bersifat final dan mengikat (final and binding). Menjatuhkan putusan final adalah salah satu kewenangan MK yang telah diatur dalamPasal 10 ayat (1) UU MK.

UU MK memberikan kewenangan terhadap MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Baca:  Pemerintah Mulai Lakukan Tes Cepat dan Siapkan Jutaan Obat Covid-19

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Yang dimaksud putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Semantara, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara dalam persidangan di MK. Putusan MK berlaku dan harus dipatuhi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Mengutip dari Jurnal Mahkamah Konstitusi (hal. 81-82) tentang Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dijelaskan bahwa secara harfiah, putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri.

Baca:  Presiden Jokowi Ikuti KTT LB G20 dari Istana Bogor

Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”.

Bertolak dari arti harafiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Masih bersumber dari laman yang sama, makna harafiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.

Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (verbindende kracht). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.

(AHW)