Kejari Baru Kota Mojokerto, Main Aman

kejari-baru-kota-mojokerto-main-amanKANALINDONESIA.COM : Adanya Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di Kota Mojokerto, untuk mempermudah proses penegakan hukum di kota Mojokerto, nampaknya masih belum maksimal, pasalnya Kajari baru belum menetapkan target kasus yang bakal ditangani.

Kejari Kota Mojokerto memilih intuk berkoordinasi dulu dengan jajaran samping di kota.
Halila Rama Purnama, selaku Kajari kota Mojokerto menuturkan, setelah memiliki kantor sementara di Jl Surodinawan Kota Mojokerto, Kejari lebih memilih menjalin komunikasi dulu dengan instansi terkait, terutama Kejari Kabupaten Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota. Makanya, dia belum menentukan target kasus yang bakal digarap kejaksaan.

“Kami baru resmi beroperasi. Saat ini kami berkoordinasi dulu,” jelasnya kepada wartawan usai peresmian kantor Kejari Kota Mojokerto, Rabu (16/11/2016).

Puluhan kasus pidana umum (pidum) maupun pidana khusus (pidsus) di Kota Mojokerto yang selama ini ditangani Kejari Kabupaten Mojokerto tentunya akan beralih kewenangan ke Kejari Kota Mojokerto. Namun dia kembali menegaskan bahwa koordinasi harus lebih dulu dilakukan sebelum kasus itu digarap.

“Terutama kami harus membicarakan ini lebih detil dengan Kejari Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

Sedangkan untuk lingkup kerja, sesuai aturan yang ada menegaskan bahwa Kejari kota hanya membawahi wilayah administrasi atau Kota Mojokerto saja.

Dengan begitu, hanya ada tiga kecamatan yang jadi cakupan kerja Kejari, yakni Prajurit Kulon, Magersari dan Kranggan.

“Kalau Polres Mojokerto Kota memang membawahi wilayah Kota Mojokerto dan empat kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Tapi kalau kami hanya kota saja,” ujarnya.
Adapun peresmian kantor dan operasional Kejari Kota Mojokerto dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejati Jatim. Wakil Kejati Jatim Rudi Prabowo Aji yang meresmikan kantor itu menjelaskan, demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, maka perlu ditingkatkan penegakan pelayanan hukum.

“Kejaksaan dituntut untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan, guna memperlancar pelaksanaan program pembangunan di wilayah hukumnya,” tuturnya.

Sedangkan dari Pemkot Mojokerto, Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno menguraikan, wilayah Kota Mojokerto memang tak memiliki SDA, dan hanya memiliki SDM saja.

“Oleh karena itu, kami berusaha mendidik dan membina SDM agar dapat melaksanakan program pembangunan dengan maksinal dan meningkatkan pelayanan di segala bidang, sesuai koridor hukum yang ada,” pungkasnya. (hsm/elo)