Dewan Trenggalek : Perencanaan Buruk dan Pencermatan Kurang Matang dari Pemkab Sebabkan Silpa Tinggi

H Mugiyanto Ketua Komisi II DPRD Kab. Trenggalek
H Mugiyanto Ketua Komisi II DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Pasca diulas pada pembahasan tingkat Panitia Khusus (pansus) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 akhirnya anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur banyak menemukan masalah yang sebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) hingga Rp 240 Miliar.

Disampaikan Ketua Pansus tentang laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun 2018,DPRD Kabupaten Trenggalek, H Mugiyanto, permasalahan Silpa diakibatkan karena kurangnya perencanaan, pencermatan serta proyeksi pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Seharusnya TAPD dan OPD lebih berani dalam melakukan proyeksi defisit, apalagi bila ada program strategis untuk masyarakat,”ungkapnya, Jumat,(12/7).
Politisi Demokrat yang menjabat Ketua Komisi II Bidang Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek ini mengatakan, untuk Silpa yang besar dan tidak terserap, ada pada saat menganggarkan persiapan pembangunan Pasar Pon, khususnya belanja modal yang besar.

“Pendulang Silpa ada di pembiayaan Pasa Pon,”katanya.

Ada juga belanja tidak langsung sekitar Rp 99 Miliar dan belanja langsung ada Rp 100 Miliar.

Sedangkan pelampauan pendapatan dari pendapatan lain-lain daerah yang sah ada Rp 40 Miliar.

“Totalnya Silpa kita hampir Rp 240 Miliar dari seluruh pelaksanaan kegiatan di OPD,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Kang Obeng ini menambahkan Silpa terdiri dari beberapa pos penyumbang.

“Khusus yang Rp 100 Miliar , OPD nya perlu diklarifikasi, kenapa sebesar itu, apa masalahnya,”imbuhnya.

Untuk posnya apa saja, itu termasuk persiapan pembangunan Pasar Pon yang tidak bisa dieksekusi. Karena ada rencana APBN masuk untuk membangun Pasar Pon, sehingga APBD tidak bisa direalisasi.

“Kemudian ada juga dari beberapa kegiatan, termasuk gagal lelang serta beberapa efisiensi. Jadi pos Rp 100 Miliar itu ada beberapa pos penyumbang Silpa dari beberapa OPD,” terangnya.

Sedangkan dari pos belanja tidak langsung yang mencapai Rp 99 Miliar, utamanya dari gaji pegawai dan tunjangan profesi guru.

Setelah melihat pos itu komisi II sangat menyayangkan kepada TAPD, terutama Bakeuda yang dalam hal merencanakan akres gaji dan juga bagaimana merencanakan kebutuhan gaji pegawai setahun masih sangat kurang.

“Padahal jika akan merencanakan bisa direncanakan dengan melihat posisi jabatan dan golongan. Itu sudah jelas. Jadi kebutuhan gaji berapa sudah kelihatan, kenapa sampai ada Silpa tinggi,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Mugianto, dalam hal meletakkan proyeksi defisit, komisi II berharap dalam meletakkan proyeksi itu harus ada keberanian dari pemkab. Karena ketika ada program kegiatan yang strategis, yang harus diberikan kepada masyarakat, jangan takut meletakkan untuk defisit di tahun berikutnya.(ham)