Terkait Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Giliran Bupati, Wabup dan Sekda Diperiksa Kejari Bangkalan

Bupati Bangkalan Makmun  Ibnu Fuad ( foto : Yans_KIcom)
Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad ( foto : Yans_KIcom)

KANALINDONESIA.COM : Paska penetapan BH (Kabag Umum ) dan E (Kasubag Umum Setda Bangkalan Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa senilai Rp. 3,2 milIar dan saat ini ditahan di Rutan Kelas II Bangkalan. Hari ini giliran Sekdakab Bangkalan, Eddy Mulyono, Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofi’i dan Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad diperiksa secara bergantian oleh tim pemyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan.

Wabup Bangkalan Bangkalan Mondir Rofi’i saat dikonfirmasi mengatakan dirinya dipanggil oleh pihak Kejari agar kasus hukum yang sedang berjalan bisa secepatnya selesai.

“Terkait kasus E yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru. Saya diperiksa kurang lebih selama dua jam,”terang nya, Senin (21/11/2016).

Menurutnya, ini kali kedua dia diperksa Kejari Bangkalan. Ra Mondir begitu panggilan akrab Wabup Bangkalan ini menuturkan, dirinya disodori 30 pertanyaan terkait seputar hubungan kerja dengan E.

“Ada 30 pertanyaan salah satunya saya ditanyakan terkait ikatan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, saya jawab apa adanya, bahwa saya sebagai pejabat kenal. Tapi terkait hal lainnya saya kurang paham,” paparnya.

Sekdakab Bangkalan Eddy Moeljono sendiri mengaku diberikan 32 pertanyaan dan inti pertanyaan sama dengan Wabup Bangkalan.

“Intinya, sama, hanya sebatas hubungan kerja saja, bedanya terkait jabatan fungsional yang masih ada lapisannya, kalau saya kan masih ada asisten-asisten, pak Kabag baru E, kalau pak wabup lebih jauh lagi,” paparnya.

Sementara Itu, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad, saat dikonfirmasi oleh para kuli disket, menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan pihak Kejari Bangkalan.

“Saya sebagai saksi, ini terkiat kasus BH dan E, kalau pertanyaannya saya lupa, tapi lumayan banyak. Kalau tidak salah ada 10,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan Riono Budi Santoso, menjelaskan bahwa pemanggilan kepada pucuk pimpinan Pemkab Bangkalan untuk melengkapi berkas E agar bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Mereka kami panggil sebagai saksi dari tersangka E saja, sebab Bupati, Wabup dan sekda sebagai atasan dari E, pasti ada keterkaitanlah,” ungkapnya.

Menurut penjelasan Riono, sampai saat ini belum ada bidikan tersangka baru. “Sejauh ini belum ada tersangka baru,” pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi yang berawal dari temuan BPK dan terlampir dalam LHP BPK Angaran tahun 2014, ditemukan kebocoran sebanyak Rp 3,2 miliar dalam pengadaan barang dan jasa di bagian umum setdakab Bangkalan. Kejari Bangkalan masih terus menelusuri dan mengembangkan kasus tersebut. (Yans)