Pemberhentian Kasun Banyuarang, Kabag Hukum :Dibalik Pengunduran Diri Itu Ada Masalah

Kades Banyuarang, Achmad Ansori Wijaya, mengenakan baju warna merah dan memegang kepala saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Jombang

JOMBANG,KANALINDONESIA.COM :Pemberhentian AF (27), sebagai kepala dusun (Kasun) Banyuarang, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang masih dirasa janggal dan terkesan diluar prosedural, memancing respon dari sejumlah pihak.

Selain dari Komisi A DPRD Jombang, dan LSM FRMJ, respon juga datang dari bagian hukum secretariat daerah (setda) Kabupaten Jombang.

Menanggapi persoalan pemberhentian itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nindyagung, mengungkapkan bahwa dari hasil rapat dengar pendapat (RDK) oleh pihak-pihak terkait di ruang banggar DPRD Jombang, pada waktu lalu diketahui bahwa dibalik pemberhentian Kasun oleh Kepala Desa, masih terdapat sejumlah permasalahan.

“Jadi Bu Camat kemarin memberikan rekom itu kan atas dasar pemberhentian, sedangkan salah satu syarat untuk pemberhentian itu kan, meninggal dunia, mengundurkan diri, nah itu. Dan Bu Camat mau gak mau harus memberikan rekomendasi,” ujar Agung, pada sejumlah jurnalis, Jumat (19/7/2019).

“Dan masalahnya itu kan dibalik pengunduran diri itu kan ada masalah, kalau ada masalah itu harus ada pembuktian,” sambung Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa, permasalahan pengunduran diri tersebut, harus dibuktikan secara terang benderang, oleh lembaga atau institusi yang berwenang.

“Pembuktian itu bisa secara administrative, kalau kewenangan di pemerintahan daerah itu dari Inspektorat. Kalau itu dibuktikan secara pidana itu kan di Kepolisian. Nah untuk sampai kesana kan perlu pembuktian secara administrative maupun secara yuridis (hukum,red),” terang Agung.

Dan jika mekanisme pembuktian tersebut sudah dilakukan secara prosedur, dan melibatkan lembaga atau institusi yang berwenang, maka bisa dipastikan hasil dari pembuktian persoalan yang melatarbelakangi pemberhentian atau pengunduran diri Kasun akan menjadi jelas dan terang benderang, bagi semua pihak. “Kalau itu nanti terbukti kan bisa batal demi hukum,” tukas Agung.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, I Nyoman Swardhana, menjelaskan bahwa terkait persoalan pemberhentian Kasun Banyuarang, pihaknya sudah melakukan kordinsai dengan pihak terkait.

“Kita sudah kordinasi dengan Camat. Kebetulan Camat saat ini sedang diklat, jadi di tunggu saja nanti kita sampaikan perkembangannya,” pungkas Nyoman.

Seperti diberitakan sebelumnya, AF (27), seorang kepala dusun (Kasun) di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat Desa setempat.

Pemberhentian ini, dilakukan oleh Achmad Ansori Wijaya, Kepala Desa (Kades) Banyuarang lantaran AF, telah dianggap melakukan perbuatan asusila pada warganya sendiri.

Meski tidak terbukti, tudingan dugaan asusila tersebut, dan perkara itu sudah diselesaikan oleh pihak keluarga dari AF dan sejumlah pihak terkait, namun perkara ini menjadi hal awal polemik pemberhentian AF dari jabatannya .

“Masalah saya itu udah clear. Udah bikin surat pernyataan damai dan tidak ada masalah. Masalah ini kan masalah keluarga dan sudah beres, tapi malah sama Bapak Kepala Desa, diperpanjang,” kata AF pada sejumlah jurnalis, Sabtu (6/7).(elo)