Siltap Perangkat Desa Dipotong dan Dibuat Bayar Pajak, FRMJ Pertanyakan Dasar Aturan

Kasun Banyuarang, Ahmad Faiz, dan Kades Banyuarang Achmad Ansori Wijaya

JOMBANG,KANALINDONESIA.COM :Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( PP Nomor 1 Tahun 2019).

Namun di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Jawa Timur, siltap perangkat Desa, justru dipotong dan dibuat bayar pajak, oleh Kepala Desa (Kades) setempat. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Faiz, salah satu Kepala dusun (Kasun) Banyuarang, yang kini diberhentikan oleh Kades Banyuarang, Achmad Ansori Wijaya.

Menurut keterangan Ahmad Faiz, dirinya diminta Kades untuk meminjam uang di Bank Jombang, dengan menggunakan SK pengangkatan perangkat sebagai jaminan. Selanjutnya uang tersebut, dipergunakan oleh Kades untuk melunasi pajak Desa Banyuarang.

Dikatakan Faiz, bahwa selama menjadi Kasun Banyuarang, pihaknya harus menyetor uang pajak sebesar 25 juta pada Kades, setiap tahunnya. Akan tetapi Faiz diwajibkan oleh Kades untuk menanggung biaya pajak terlebih dahulu. Dan seperti biasanya Faiz, harus sudah menyetor uang pajak tersebut pada bulan April setiap tahunnya.

“Untuk bayar pajak. SK saya yang dibuat jaminan di Bank Jombang. Untuk pinjam uangnya gak mesti pak, kadang 15 juta kadang 10 juta, yang menanggung angsuran di Bank ya saya, dipotong dari Siltap,” terang Faiz, pada sejumlah jurnalis, Selasa (23/7/2019).

Lebih lanjut Faiz mengatakan bahwa jumlah Siltap yang seharusnya ia terima tiap bulannya, saat menjabat sabagai Kasun, sebesar 1,6 juta. Namun pada saat menerima siltap, Faiz mengaku hanya menerima sebesar 800 ribu rupiah. “Untuk kemarin itu, saya seharusnya dapat siltap 1,6, trus dipotong buat cicilan 800, jadi nerimanya cuman 800 ribu,” ungkap Faiz.

Saat ditanya, apakah selanjutnya uang itu dikembalikan oleh Kades, usai uang pajak dipungut dari warga, pada sejumlah jurnalis, Faiz mengaku bahwa memang usai uang terkumpul, Kades mengembalikan uang pajak tersebut padanya, namun jumlah uang yang dikembalikan pasti berkurang. “Ya yang jelas pasti tekor (rugi, red) lah pak, karena untuk pajak di Banyuarang dibebankan sama Kasun oleh Kades,” tegas Faiz.

Untuk siltap, Faiz mengaku bahwa pembagian siltap perangkat Desa di Banyuarang, dibagikan secara tidak merata dan dalam waktu yang berbeda, untuk masing-masing perangkat desa.

“Sering-sering siltap dibagikan empat bulan sekali, kadang sebulan sekali. Dan yang ngambil itu Pak lurah sama bendahara. Pembagiannya tidak serentak, kadang ada yang duluan ada yang belakangan. Alasan pak lurah itu dananya belum cair, dan yang ngasi ke perangkat itu bendahara Desa,” tutur Faiz.

Menanggapi hal tersebut, ketua LSM FRMJ, Joko Fatah Rochim justru mempertanyakan dasar hukum pemotongan siltap milik perangkat Desa untuk keperluan mengangsur pinjaman di Bank Jombang. Pasalnya, sesuai dengan peraturan pemerintah, siltap diberikan pada perangkat desa, dengan tujuan agar ada peningkatan kinerja bagi perangkat desa.

“Itu yang dijadikan dasar hukum apa?. Kok bisa, siltap Kasun di potong buat bayar cicilan angsuran bank. Itu kan ngawur namanya, dan bertentangan dengan peraturan pemerintah,” kata Fatah.

Selain itu, Fatah menilai bahwa penjaminan SK perangkat Desa ke bank, untuk keperluan apapun, sangatlah rentan menimbulkan persoalan, dikemudian hari. Terlebih lagi, uang hasil pinjaman bank, digunakan untuk keperluan membayar pajak Desa.

“Yang jelas persoalan ini, akan memicu polemik dikemudian hari. Apalagi ini uang hasil utang, dibuat bayar pajak. Jelas ini menyalahi aturan, dan inspektorat harus memeriksa persoalan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Banyuarang, Achmad Ansori Wijaya, mengaku bahwa untuk pembagian siltap pada perangkat desa dibagikan tiga bulan sekali. Dan hal itu terjadi hanya di awal tahun. “Siltap semua ada di bank Jombang, 3 bulan baru diberikan. Itu tahun awal saja,” pungkasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, anggota Komisi A, Mulyani Puspita Dewi, mengatakan bahwa, persoalan siltap, Komisi A DPRD Jombang sudah mengajukan rekomendasi ke pimpinan DPRD. Dimana rekomendasi tersebut, meminta inspektorat untuk melakukan investigasi persoalan di Desa Banyuarang.

“Intinya kita meminta inspektorat untuk investigasi ke bawah, benar dan tidaknya pesoalan tersebut. Dan hasilnya segera disampaikan ke Bupati dalam rangka memberikan keputusan yang terbaik,” terang Dewi.

Bahkan, anggota DPRD dari Fraksi partai Demokrat tersebut juga, meminta pada inspektorat untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait persoalan yang terjadi di Desa Banyuarang.

“Investigasi inspektorat nantinya bukan hanya pada sisi pemberhentian saja yang tidak prosedural sesuai apa yang sudah disampaikan ketua komisi A terdahulu, tapi berkaitan juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan siltap, SK ganda dan salah satunya yang dijaminkan di bank Jombang sesuai yang disampaikan kasun,” tukas Dewi.(elo)