Ada Masalah, Pemkab Jombang Minta Pengisian Perangkat di Desa Banyuarang Ditunda

Kantor DPMD Kabupaten Jombang

JOMBANG,KANALINDONESIA.COM :Adanya persoalaan pemberhentian perangkat Dusun di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, membuat pemerintah kabupaten (Pemkab) Jombang bersikap.

Melalui dinas DPMD, Pemkab Jombang meminta pengisian perangkat Desa, untuk jabatan Kepala dusun (Kasun) Banyuarang, untuk ditunda sementara waktu.

Penundaan sementara waktu ini dikarenakan, pihak Pemkab Jombang menunggu hasil dari pemeriksaan inspektorat, terkait pemberhentian Ahmad Faiz dari jabatan Kasun, yang dinilai tidak procedural.

Keputusan penundaan tersebut, merupakan hasil rapat kordinasi dari Sekda, Inspektorat, DPMD, Camat, dan bagian Pemerintahan, yang menanggapi surat-surat dari DPRD, dan laporan dari masyarakat.

“Hasilnya proses pengisian Kasun Banyuarang diminta untuk ditunda, sampai proses pemeriksaan inspektorat selesai dan dilaporkan ke Bupati. Bukan dibatalkan tapi di tunda,” ungkap Mas’ud, pada sejumlah jurnalis, Jumat (26/7/2019).

Lebih lanjut Mas’ud menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dari inspektorat tersebut, nantinya akan dijadikan dasar untuk melakukan rekom, pengisian perangkat di Dusun Banyuarang. “Nanti hasil dari pemeriksaan itulah yang dipake untuk rekom mengisi atau tidak,” terang Mas’ud.

Masih menurut penjelasan Mas’ud, bahwa khusus untuk lowongan pengisian Kasun Banyuarang, saat ini ada 4 orang pelamar. Dan ada dua jabatan dua kasun yang memang kosong. “Khusus Banyuarang pelamarnya ada empat, kalau yang kosong itu ada dua Kasun Banyuarang sama Kasun Sumber…apa gitu, saya agak lupa. Tapi yang ditunda dulu hanya Banyuarang,” tegasnya.

“Penundaan ini, hanya sampai pemeriksaan inspektorat selesai, dan hasilnya dilaporkan ke Bupati,” sambung Mas’ud.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Banyuarang, Achmad Ansori Wijaya, saat ditanya apakah pihaknya akan melakukan penundaan pengisian perangkat Desa ditempatnya, Ansori mengatakan bahwa untuk pengisian perangkat Desa di tempatnya, tetap akan dilakukan, mengingat kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa adalah wewenang pemerintahan Desa.

“Siapa yang akan menghentikan?. Masih berjalan pengisiannya. Kecuali kalau dalam proses pengisian ini kita ada PTUN, maka bisa untuk di tunda pengisiannya. Tapi ini kan apa, dan dasar penundaan ini apa?,” kata Ansori.

“Tapi ini kan tahapan pengisian, jadi di jabatan Kasun Banyuarang masih kosong. Sekarang masih ada penjaringan bakal calon. Dan tahapannya nanti ada ujian, wawancara kepala Desa,” tukas Ansori.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemberhentian Ahmad Faiz dari jabatan Kasun Banyuarang, oleh kepala desa setempat dinilai tidak prosedural.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemdes Banyuarang, Camat, BPD, LSM FRMJ, DPMD, Kabag Hukum dengan Komisi A (pemerintahan, hukum dan pertanahan) DPRD Jombang di kantor dewan setempat, Jumat (5/7/) lalu.(elo)